REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Siswa yang mengikuti Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) tak perlu khawatir tidak mendapatkan sekolah. Siswa yang tidak lolos tahap pertama, masih bisa mendaftar kembali di tahap II. 

Bahkan jika masih tidak lolos lagi, Kepala Cabang Wilayah III Dinas Pendidikan (KCD) Provinsi Jawa Barat Asep Sudarsono mengatakan siswa yang kurang mampu bisa mendaftar ke sekolah swasta lewat jalur KETM. "Mereka akan mendapat bantuan dari pemerintah daerah sebesar Rp 2 juta," ujar dia ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (7/6/2022).

PPDB untuk wilayah Jawa Barat telah dibuka. Pendaftaran tahap I dimulai 6-10 Juni dan tahap II pada 23-30 Juni. KCD Wilayah III membawahi Kota dan Kabupaten Bekasi.

KCD, ujar Asep, sudah menginformasikan kepada sekolah asal siswa untuk merekapitulasi siswa yang mendaftar melalui jalur KETM. Ia juga telah menugaskan sekolah yang dituju untuk mendata dan melaporkan jumlah siswa yang mendaftar lewat KETM.

“Sekolah yang dituju kami tugaskan juga merekap anak-anak yang masuk lewat KETM. Untuk beasiswanya, akan diberikan langsung ke sekolah yang dituju, swasta. Jadi, anak tersebut dibebaskan dari biaya,” katanya menjelaskan.

Penjelasan Asep sejalan dengan yang diinginkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur menegaskan salah satu pembelaan terhadap warga miskin di provinsi yang dipimpinnya adalah dengan memiliki program bantuan keuangan bagi warga miskin yang bersekolah di swasta.

Pria yang akrab disapa Emil ini menyatakan tahun ini Pemprov membuat Program Sekolah Swasta Peduli Dhuafa. Ia memperkirakan ada ribuan anak dhuafa yang nanti gratis bersekolah di swasta selama satu sampai tiga tahun. 

"Ini gotong royong yang luar biasa. Oleh karena itu melalui media massa, Pak Gubernur menyampaikan terima kasih kepada semua sekolah swasta, yayasan swasta, yang mengratiskan anak-anak dhuafa yang dulunya hanya satu sekolah swasta saja sekarang ratusan sekolah swasta yang ikut dalam program keadilan untuk warga miskin," ujar Gubernur saat memantau pelaksanaan PPDB tahap I di Kantor Dinas Pendidikan Jabar, Selasa (7/6/2022).

Emil berharap PPDB 2022 menjadi yang paling adil dan transparan. Ia melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat terus mendesain agar PPDB di Jabar dapat membela masyarakat miskin.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengungkapkan sejak tahun lalu telah dibuka upaya agar yayasan atau sekolah swasta terlibat dalam program kepedulian bagi warga miskin. Tahun lalu, di Bandung saja, ada 70 siswa dari keluarga tidak mampu yang difasilitasi sekolah swasta. Tahun ini, ia kembali menyampaikan ke seluruh cabang dinas untuk membuka Program Sekolah Swasta Peduli Kaum Dhuafa dan KETM.

"Ternyata, ketika tadi (pertemuan) virtual, ada 21 sekolah dan yayasan SMA/SMK swasta di Kota Bandung dengan total kuotanya mencapai 748, mereka siap menampung dan menggratiskan warga miskin selama tiga tahun," katanya.

Menurut Dedi, jika beberapa sekolah di Jabar mengikuti program ini maka akan menjadi sebuah solusi yang besar di sektor pendidikan. Khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar anaknya bisa meneruskan jenjang pendidikan di level SMA, SMK maupun SLB. 

"Karena di masa pandemi ini, yang miskin bertambah banyak, artinya ada warga miskin baru, sementara jumlah sekolah negeri juga terbatas, maka harus dibuka inovasi tersebut," ujar Dedi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika