REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah sangat terkendali, ditandai dengan banyaknya pelonggaran terhadap pembatasan sosial. Untuk pertama kalinya sejak 2020, mudik Lebaran diperbolehkan, berakibat pada lonjakan jumlah pemudik.
Tingginya cakupan vaksinasi dan hasil survei serologi yang menunjukkan terbentuknya kekebalan masyarakat memberi keyakinan dan optimisme, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas di tempat umum.
Di sisi lain, masyarakat dihadapkan pada persoalan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama minyak goreng. Pemerintah mengambil jurus zigzag untuk menjamin pasokan dan berupaya menekan harga, termasuk larangan sementara ekspor CPO.
Bayang-bayang inflasi global yang dipicu oleh perang di Ukraina masih menghantui. Pemerintah telah menaikkan BBM non-subsidi, serta rencana menaikkan tarif listrik hingga gas elpiji dan Pertalite, untuk mencegah pembengkakan anggaran negara.
Dampaknya, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dalam tiga bulan terakhir cenderung stagnan. Meskipun demikian, dibandingkan dengan periode sepanjang tahun 2021 lalu, tingkat kepuasan tersebut masih tetap lebih tinggi.
Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 80,6 persen, di antaranya 9,6 persen merasa sangat puas. Angka tersebut naik tipis dari survei sebelumnya pada Februari 2022 yaitu sebanyak 79,3 persen.
“Meskipun cenderung stagnan, tetapi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tetap tinggi,” ungkap Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, pada Kamis (9/6/2022).
Sementara itu tingkat ketidakpuasan turun dari 19,6 persen menjadi 17,3 persen, di antaranya 1,1 persen merasa sangat tidak puas. Sisanya sebanyak 2,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.
“Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2022 sebesar 5,01 persen, itu mengalami kontraksi tipis dibandingkan dengan kuartal sebelumnya,” jelas Andreas. Angka tersebut juga lebih tinggi daripada sejumlah negara, seperti Tiongkok, Korea, dan Amerika.
Di tengah pemulihan ekonomi dunia pasca-pandemi, bayang-bayang resesi dan inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dampak perang telah mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya pangan dan energi.
Indonesia masih banyak mengimpor pangan, sehingga dikhawatirkan perekonomian nasional akan kembali terganggu. Bahkan seperti minyak goreng, di mana Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia, kenaikan harga pun telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Mendekati tahun politik, kesalahan dalam mengelola dampak ekonomi global bisa menjadi celah untuk menyerang kebijakan pemerintah, dan berpotensi menggerus tingkat kepuasan publik,” pungkas Andreas.
Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika