REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Guspardi Gaus mengaku, kaget dan prihatin mendengar kabar adanya restoran yang menjual menu masakan nasi padang non halal. Guspardi mengatakan, pemakaian nama menu nasi padang non halal dinilai sebagai penghinaan dan melukai perasaan masyarakat minang baik diranah maupun dirantau. 

"Diduga pemilik restoran memanfaatkan dan mendompleng ketenaran Nasi Padang untuk usahanya. Namun mengabaikan etika dan merusak tradisi dan citra masakan padang serta menyalahi adat dan budaya masyarakat Minangkabau," kata Guspardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/6).

Dia menuturkan, nasi padang dengan berbagai menunya merupakan produk kuliner dari Minangkabau yang dipastikan kehalalannya. Politikus PAN tersebut menilai tindakan pemilik restoran yang membawa-bawa nasi padang dengan menu babi tidak boleh dibenarkan dan dibiarkan. 

"Apa maksud dan motif pemilik restoran menyediakan makanan non halal dengan menggunakan nama menu khas Minangkabau ?" tegasnya.

Anggota Komisi II DPR itu menegaskan penggunaan identitas Minangkabau dalam menu masakan padang non halal jelas tidak lazim dan tidak bisa diterima. Untuk itu, dirinya meminta, kepada pemilik restoran untuk meminta maaf atas penggunaan nama dan identitas minang dengan menu makanan berbahan babi.

"Kepada Pemprov DKI Jakarta diharapkan juga mencabut izin usaha yang memakai nama Babiambo tersebut. Tidak lupa diminta kepada Kementerian Informatika dan Informasi (Kominfo)  juga bertindak dengan memblokir semua akun media sosial Babiambo, sebelum menimbulkan kegaduhan dan kekisruhan," imbaunya. 

Sebelumnya publik diramaikan oleh sebuah restoran Babiambo. Restoran yang terletak di Kelapa Gading Timur Jakarta Utara itu menyediakan beraneka menu makanan khas padang berbahan dasar babi seperti nasi babi bakar, nasi babi rendang, gulai babi, nasi ramas Babiambo dan menu-menu lainnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika