Monday, 10 Muharram 1444 / 08 August 2022

Monday, 10 Muharram 1444 / 08 August 2022

10 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

BPOM Bongkar Dua Pabrik Tahu di Parung Gunakan Formalin

Jumat 10 Jun 2022 09:07 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito.

Foto: Darmawan / Republika
Kedua pemilik pabrik tahu berinisial S dan N terancam dipenjara selama lima tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap, adanya dua pabrik tahu yang menggunakan bahan formalin di Desa Waru dan Desa Waru Kaum, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat (10/6/2022). Padahal, formalin termasuk bahan berbahaya jika dikonsumsi manusia.

"Penggunaan bahan berbahaya di jalur pangan, formalin ini temuan yang cukup besar," ujar Kepala BPOM Penny K Lukito didampingi perwakilan Polda Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat konferensi pers di pabrik tahu yang berlokasi di Desa Waru Kaum, Jumat.

Dari kedua pabrik tahu dengan kapasitas produksi 120 juta tahu per bulan itu, BPOM mendapati 38 kilogram (kg) formalin jenis serbuk dan 60 kg formalin jenis cair. Menurut Penny, BPOM bersama kepolisian juga menyita sekitar 1.500 tahu yang siap didistribusikan ke tiga pasar di berbagai daerah, yaitu Pasar Ciputat, Pasar Parung, dan Pasar Jembatan Dua Jakarta.

Penny menyebutkan, sebagai sanksi awal, kedua pabrik tersebut ditutup sehingga tidak bisa memproduksi tahu. Kemudian, kedua pemiliknya berinisial S (35 tahun) dan N (45) segera ditetapkan sebagai tersangka. "Berdasarkan Undang-Undang Pangan, sanksinya lima tahun penjara atau denda Rp 10 miliar, karena ini menggunakan bahan berbahaya untuk pangan," kata Penny.

Dia mengaku kecewa masih menemukan sejumlah pabrik tahu yang menggunakan formalin saat intensif melakukan pengawasan tempat pengolahan pangan di 10 provinsi sejak awal 2022. Pasalnya, sejak tahun 2016, pemerintah melarang formalin untuk masuk ke jalur pengolahan pangan.

Sehingga, pemanfaatannya hanya untuk nonpangan seperti produksi kayu dan pengawetan jenazah. "Berkat kerja sama yang baik, beberapa tempat sudah bersih dari penggunaan formalin. Sanksi akan ditegakkan lebih tegas lagi," ujar Penny.

Dia menuturkan, sejak dilarangnya penggunaan formalin untuk bahan pangan, pemerintah memberikan pemahit untuk setiap bahan formalin berbentuk cair. Sehingga, jika digunakan untuk bahan pangan, akan terasa pahit dan memberikan kesan sebagai makanan tidak layak konsumsi.

Namun, dua pabrik tersebut menggunakan bahan formalin berbentuk serbuk yang belum dicampur dengan pemahit. "Mereka yang mengambil keuntungan, kejahatan pangan, menggunakan jenis lain, (formalin) padatan atau partikel. Mereka ada proses menjadikan cair. Tentu tidak ada pemahitnya. Saya kira ini sangat mengecewakan, menyedihkan," tutur Penny.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile