REPUBLIKA.CO.ID, PADANG— Masyarakat Sumatra Barat disebut sangat terusik dengan adanya restoran minang yang menyajikan makanan tidak halal.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat, Irsyad Syafar, merasa pemilik restoran dengan nama Babiambo itu tidak bisa selesai hanya dengan permintaan maaf saja.
"Saya kira tidak cukup hanya dipanggil, diperiksa dan ujung-ujungnya minta maaf. Tidak ada efek jera. Penegak hukum harus transparan ke publik," kata Irsyad, kepada Republika.co.id, Sabtu (11/6/2022).
Politisi PKS itu melihat masyarakat Sumbar diresahkan oleh kemunculan restoran Padang yang menyajikan menu makanan berbahan babi. Apalagi pedagang masakan Minang.
Irsyad meminta penegak hukum harus mengusut lebih jauh untuk membongkar siapa dalang di balik pendirian restoran minang tidak halal ini. Karena ide membuat restoran ini mencoreng citra baik masakan Minang dan telah menyinggung persoalan SARA.
"Saya sebagai orang Minang dan juga pimpinan DPRD Sumbar ingin penegak hukum transparan soal ini. Jangan sampai hal ini jadi memancing kericuhan," ucap Irsyad.
Ketua MPW PKS Sumbar itu mengaku heran kenapa banyak pihak yang ingin melukai perasaan masyarakat Sumatra Barat. Sebelum kemunculan restoran Minang tidak halal ini, Sumbar dicap sebagai provinsi intoleran, tidak Pancasila, dan indeks demokrasi rendah.
Pernah juga ada kemunculan kitab Injil berbahasa Minang. Menurut Irsyad, hal seperti ini tidak akan muncul lagi bila penegakan hukum dilakukan dengan adil.
"Ini perlu clear biar tidak mengendap lama-lama. Kita sepakat kehidupan berbangsa bernegara itu sama-sama dijaga. Tapi harus saling menghormati dan saling menghargai," kata Irsyad menambahkan.
Publik digegerkan dengan hadirnya restoran Babi Ambo di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Restoran yang menyediakan menu khas Padang berbahan dasar babi, seperti nasi babi bakar, nasi babi rendang, gulai babi, nasi ramas Babiambo, dan menu lainnya itu mendapat kritikan dari masyarakat, khususnya suku Minangkabau. Hal itu karena nasi Padang selalu menjual makanan halal.
