REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris akan menetapkan rencana yang tumpang tindih dengan sejumlah peraturan perdagangan di Irlandia Utara yang ditetapkan usai Brexit. Langkah ini dinilai akan memicu ketegangan dengan Uni Eropa dan mendorong perang dagang.
Selama berbulan-bulan Inggris mengancam akan mengabaikan Protokol Irlandia Utara. Kesepakatan yang mengatur perdagangan di wilayah Irlandia milik Inggris yang ditandatangani pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson.
Langkah ini dilakukan untuk mengamankan Brexit dan kesepakatan dagang yang lebih luas antara London dan Brussels. Dalam kesepakatan itu Irlandia Utara masih bagian dari pasar tunggal Uni Eropa.
Berdasarkan kesepakatan tersebut perbatasan Irlandia Utara dengan Irlandia yang merupakan negara anggota Uni Eropa sejak perjanjian damai 1998 dioperasikan dengan terbuka. Tapi barang dari Inggris ke Irlandia Utara harus melalui pemeriksaan cukai.
Komunitas pro-Inggris di Irlandia Utara mengatakan hal ini mengikis tempat mereka di Kerajaan Inggris. Menteri Luar Negeri Liz Truss akan menyampaikan legislasi rencana baru ini ke parlemen pada Senin (13/6/2022) ini. Sebelumnya pejabat tertinggi pemerintah Inggris dalam isu Brexit Philip Rycroft mengatakan rencana ini "inti" dari Protokol Irlandia Utara.
"Ini bukan mengutak-atik protokol, ini cara yang efektif untuk memberi pemerintah Inggris kelonggaran untuk menghapus aspek apa pun dalam protokol yang tidak disukainya," katanya pada Sky News.
Ketegangan antara London dan Brussels mengenai protokol itu sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Menteri-menteri Inggris menuduh Uni Eropa memberlakukan peraturan yang memperumit masalah dan mengancam stabilitas politik di Irlandia Utara.
Sejumlah pihak mengkritik rencana London termasuk perwakilan dari provinsi-provinsi manufaktur, logistik dan penghasil produk susu. Mereka mengatakan tindakan sepihak akan merusak bisnis dan mendorong ketidakpastian baru.
Brussels yakin perubahan sepihak akan melanggar hukum internasional dan mungkin akan meresponnya dengan tindakan hukum dan memberlakukan tarif. Hal itu akan menjadi resiko yang berat bagi Inggris yang sedang dilanda kemerosotan ekonomi dan inflasi hingga 10 persen.
Menteri Urusan Irlandia Utara pemerintah Inggris Brandon Lewis bersikeras legislasi rencana baru London sesuai dengan hukum. Legislasi ini diharapkan mengusulkan "jalur hijau" untuk barang dari Inggris ke Irlandia Utara.
Sehingga mengabaikan peraturan yang mencegah provinsi mendapatkan keuntungan dari bantuan pajak dan mengakhiri perang Pengadilan Eropa sebagai satu-satunya penengah. Rencana ini akan menjadi tes bagi Johnson setelah empat dari 10 anggota Partai Konservatif memilih mosi tidak percaya pekan lalu.
Rencana ini juga akan memicu tanda peringatan bagi Amerika Serikat (AS). Ketua House of Representative AS Nancy Pelosi mengatakan tidak akan ada kesepakatan dagang AS-Inggris bila London mengabaikan Protokol Irlandia Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika