REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Utusan Amerika Serikat (AS) bertemu dengan Presiden Lebanon Michel Aoun pada Selasa (14/6/2022) di Beirut, untuk membahas perselisihan perbatasan laut antara Lebanon dan Israel. Pembicaraan fokus pada upaya mencapai solusi atas permasalahan sengketa laut tersebut.
Penasihat senior untuk keamanan energi di Departemen Luar Negeri AS, Amos Hochstein, tiba di Beirut pada Senin (13/6/2022) menyusul undangan dari pemerintah Lebanon. Undangan itu datang setelah Israel mendirikan rig gas di lokasi yang disengketakan yaitu di ladang Karish. Menurut Israel, lokasi tersebut adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif yang diakui PBB. Sementara Lebanon bersikeras, lokasi pengeboran gas Israel berada di daerah yang disengketakan.
Hochstein tidak berbicara kepada wartawan setelah melakukan pembicaraan dengan Aoun selama 40 menit. Menjelang pertemuan, media Lebanon melaporkan, Aoun akan mengajukan beberapa proposal kepada Hochstein. Salah satunya proposal yang menunjukkan kesiapan untuk memberikan Israel kendali penuh atas ladang Karish dengan imbalan Lebanon mendapatkan ladang Qana, yang sebagian membentang ke dalam daerah yang disengketakan.
Dalam kunjungan ke Lebanon pada Februari, Hochstein menyerahkan proposal kepada pejabat Lebanon. Dalam proposal itu disebutkan bahwa, lebih dari setengah wilayah yang disengketakan diberikan ke Lebanon. Tetapi Lebanon tidak menanggapi proposal tersebut.
Pembicaraan tidak langsung antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh AS telah terhenti sejak tahun lalu, ketika ada ketidaksepakatan mengenai seberapa besar wilayah yang disengketakan itu. Lebanon dan Israel mengklaim sekitar 860 kilometer persegi Laut Mediterania. Tahun lalu, delegasi Lebanon menawarkan peta baru yang mendorong tambahan 1.430 kilometer persegi atau 550 mil persegi sebagai wilayah Lebanon.
Sengketa perbatasan laut sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Pada 2012, Lebanon menolak proposal Amerika untuk mendapatkan 550 kilometer persegi atau hampir dua pertiga dari wilayah tersebut. Sementara Israel akan mendapatkan sepertiga sisanya. Tawaran itu dikenal sebagai "Hoff Line," karena diplomat AS Frederick Hoff pada saat itu ditugaskan untuk menjadi penengah antara Lebanon dan Israel. Lebanon berharap dapat melepaskan produksi minyak dan gas lepas pantai saat negara itu bergulat dengan krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modernnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika