REPUBLIKA.CO.ID, PRAHA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi kembali menekankan pentingnya menjaga stabilitas, perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini ia katakan dalam pertemuan kedua High Level Dialogue on the Indo-Pacific di Praha, Republik Ceko pada Senin (13/6/2022) waktu setempat.
"Saya sampaikan kembali dua hal penting untuk menjaga stabilitas, perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik sebagaimana yang pernah saya sampaikan di Paris, yaitu pentingnya membangun paradigma positif serta pentingnya mendorong sinergi di antara inisiatif-inisiatif konsep Indo-Pasifik yang terbuka," ujar Retno dalam keterangan pers secara virtual, Selasa (14/6/2022).
Retno mengatakan, perang Rusia-Ukraina menimbulkan dampak geopolitik dan geoekonomi yang luas ke berbagai negara, termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, yang terjadi di Ukraina hanya contoh atau gejala dari masalah serius yang tengah dihadapi dunia.
"Masalah itu, di antaranya hilangnya rasa saling percaya atau trust deficit, adanya paradigma zero-sum, dan tergerusnya penghormatan terhadap hukum internasional," tegas Retno dalam pertemuan tersebut.
Retno juga menyampaikan kepada forum tersebut bahwa apa yang terjadi di Ukraina membuka kelemahan arsitektur kawasan pasca Perang Dingin yang kental dengan pendekatan pembendungan. Selain itu, perang juga mengingatkan para pihak di negara-negara di dunia dapat mengelola potensi konflik dengan lebih baik di kawasan.
"Di dalam High-Level Dialogue tersebut saya tekankan bahwa perdamaian dan stabilitas tidak dapat tiba-tiba terjadi. Hal ini harus terus diupayakan dan ditumbuhkembangkan," kata Retno.
Untuk itu, Retno menawarkan tiga formula untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Pertama, lanjutnya, semua pihak harus menegakan Piagam PBB dan hukum internasional.
Retno menegaskan di forum bahwa penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan integritas wilayah harus terus ditegakkan secara konsisten, tidak tebang pilih jika hanya dipandang sesuai. Resolusi damai juga merupakan satu-satunya cara dalam menyelesaikan konflik. "Ini adalah aturan main yang harus dipatuhi oleh semua negara," ujarnya.
Kedua, yakni pentingnya menciptakan arsitektur kawasan yang inklusif. Semisal di ASEAN, negara-negaranya terus berusaha membangun paradigma kolaborasi sebagai pemandu dalam pembentukan arsitektur kawasan. Organisasi PBB kawasan Asia Tenggara ini membuka kerja sama dengan semua negara.
Mekanisme ASEAN-led processes dengan semua mitra dialog ASEAN adalah contoh nyata paradigma tersebut. Saat ini, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific juga menawarkan paradigma yang sama di luar kawasan ASEAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika