REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar Tom Andrews menyatakan, puluhan anak telah meninggal di negara itu sejak kudeta tahun lalu. Korban anak tidak hanya dalam baku tembak konflik tetapi sebagai sasaran yang disengaja dari militer.
Berdasarkan kontribusi dari badan-badan PBB, kelompok-kelompok kemanusiaan dan HAM serta organisasi masyarakat sipil laporan itu mengatakan, 250 ribu anak-anak mengungsi karena pertempuran. Sekitar 382 meninggal atau cacat, termasuk oleh serangan udara atau artileri berat.
"Serangan tanpa henti junta terhadap anak-anak menggarisbawahi kebobrokan dan kesediaan para jenderal untuk menimbulkan penderitaan besar pada korban yang tidak bersalah dalam upayanya untuk menundukkan rakyat," kata Andrews dalam sebuah pernyataan.
Anak-anak di bawah umur dipukuli, ditikam, dan kuku jari atau giginya dicabut selama interogasi. Menurut laporan Andrews, sementara beberapa orang dipaksa untuk menjalani eksekusi palsu.
"Serangan junta terhadap anak-anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang," ujar Andrews.
PBB telah menerima informasi tentang 142 anak-anak yang disiksa oleh tentara, polisi, dan milisi pro-tentara. Sementara ada laporan anekdot tentang peningkatan perekrutan pekerja anak, termasuk oleh pejuang anti-junta.
Andrews mengatakan dunia harus mengambil tindakan terkoordinasi untuk mengisolasi junta secara finansial dan berkomitmen untuk peningkatan dramatis dalam bantuan kemanusiaan. Dia mengatakan, anggota PBB harus menanggapi krisis di Myanmar dengan urgensi yang sama seperti menanggapi krisis di Ukraina.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan awal tahun lalu dan melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya. Tindakan itu pun memicu reaksi keras oleh kelompok-kelompok perlawanan yang baru dibentuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika