REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD — Sebagian wilayah Pakistan dilanda pemadaman listrik selama 12 jam di tengah melonjaknya biaya energi secara global setelah perang Ukraina. Negara ini menderita kekurangan Liquified Natural Gas, sumber utama bahan bakar untuk pembangkit listriknya.
Pemerintah Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah mencari paket bailout multi-miliar dolar dari Dana Moneter Internasional, yang telah meminta program reformasi yang lebih kuat dari negara tersebut.
Dana tersebut, sekitar 6 miliar dolar, sangat penting bagi Islamabad untuk membayar impor energi. Sharif mengatakan pemerintah harus siap untuk membayar harga yang diperlukan untuk LNG, meskipun krisis keuangan negara yang sedang berlangsung.
IMF telah meminta pemerintah untuk menarik subsidi energi dan pangan, serta reformasi perpajakan. Skema tarif listrik baru juga diharapkan, dan dana tidak akan dikeluarkan sampai program reformasi disepakati.
Strategi energi Pakistan dalam beberapa tahun terakhir telah difokuskan pada LNG untuk pembangkit listrik, mengamankan perjanjian pasokan jangka panjang.
Tetapi biaya LNG telah melonjak, menyusul lonjakan permintaan global saat penguncian Covid-19 berakhir, masalah yang diperburuk oleh konflik Ukraina yang telah membuat harga minyak dan gas melonjak, karena pemerintah barat dan sekutu mereka membatasi ekspor energi Rusia.
Akibatnya, negara-negara kaya, termasuk Eropa yang menderita kekurangan gas besar, mampu membayar harga yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara miskin, termasuk Pakistan. Beberapa pemasok LNG kemudian membatalkan kontrak mereka dengan Pakistan, mendukung penjualan ke Eropa, meskipun Pakistan mengenakan biaya pembatalan 30 persen untuk kontrak LNG.
Di tengah kekurangan listrik, provinsi terpadat ketiga di Pakistan telah memutuskan untuk memiliki kebijakan bekerja dari rumah untuk karyawan. Hal ini sebagai langkah terbaru dalam upaya untuk menghemat energi dan menghindari pemadaman listrik secara nasional.
Menurut Menteri keuangan barat laut Khyber Pakhtunkhwa, Taimur Khan Jhagran mengatakan dalam sebuah posting video di Twitter, bahwa langkah tersebut telah diumumkan untuk menghemat bahan bakar dan listrik.
Langkah itu mengikuti keputusan pemerintah federal awal bulan ini yang mengakhiri Sabtu sebagai hari kerja dan memotong volume bahan bakar yang dialokasikan untuk karyawannya hingga 40 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika