REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) saat ini tengah fokus mendorong pelaku koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM), dan wirausaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan wirausaha yang mapan, inovatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi Koperasi, UMKM dan Wirausaha yang dimulai di PLUT KUMKM Bangka Belitung.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Lima platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, Lazada, dan Blibli pun ikut terlibat.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop Siti Azizah menjelaskan, pelatihan ini merupakan upaya dari pihaknya guna menyiapkan para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha supaya adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat, melalui literasi digital. Pelatihan itu juga diharapkan mampu menambah kemampuan peserta dalam menemukan, mengerjakan, evaluasi, sekaligus menggunakan teknologi dengan cermat dan tepat guna.
"Pandemi telah memaksa kita berinteraksi secara daring, mulai dari bekerja, sekolah hingga keperluan rumah tangga. Sedangkan hal ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan kita dalam beradaptasi. Untuk itu kita perlu berupaya memampukan diri beradaptasi dengan perubahan teknologi, dalam hal ini literasi digital," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/6).
Dia menambahkan, perubahan tidak hanya terjadi pada aspek teknologi, tetapi juga terjadi pergeseran prilaku konsumen yang signifikan. Salah satunya kebangkitan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk halal yang menjadi gaya hidup baru.
“Dewasa ini persepsi masyarakat tentang produk halal tidak hanya terkait dengan motif syariah semata. Melainkan juga terkait dengan higienitas sebuah produk, dan tren ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang," tutur dia.
Lebih lanjut, Siti juga mengatakan sinergi ini menjadi momentum menguatkan peran dan fungsi PLUT KUMKM sebagai salah satu garda terdepan dalam mengembangkan kewirausahaan dan KUMKM di daerah. “Besar harapan saya kolaborasi ini dapat memberikan manfaat dan dampak bagi peningkatan layanan kepada koperasi dan UMKM khususnya terkait literasi digital dan sertifikasi halal bagi KUMKM, dan tentunya sekaligus dapat mendukung target kinerja PLUT," ujar dia.
Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin menyampaikan perkembangan teknologi digital yang massif di Indonesia merupakan peluang besar bagi pelaku UMKM. Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025 dengan nilai sebesar 124 miliar dolar AS atau setara Rp 1.738 triliun.
Rudy juga menjelaskan, pada 2025 diperkirakan konsumsi domestik di seluruh produk dan layanan halal akan terus meningkat hingga mencapai 282 miliar dolar AS. Data tersebut menunjukkan potensi besar Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka di dunia.
“Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat ke depan, akan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal," ujar dia.
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki menambahkan, di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25 ribu UMKM mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Saat ini baru tercapai sekitar 6.000 pelaku UMKM.
Mastuki menyampaikan, pelaksanaan jaminan produk halal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik pusat maupun daerah. Dengan begitu, sertifikat halal dapat menjadikan UMKM lebih berdaya saing dan mampu menopang ekonomi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika