REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Selandia Baru sedang mengembangkan rencana kerja keamanan maritim dengan Kepulauan Solomon. Langkah tersebut diambil Wellington beberapa bulan setelah berita tentang China menjalin pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon muncul.

Dalam sebuah wawancara dengan Newsroom yang diterbitkan pada Selasa (14/6/2022), Menteri Pertahanan (Menhan) Selandia Baru Peeni Henare mengungkapkan, negaranya telah memulai diskusi tentang rencana kerja yang berfokus pada keamanan maritim dengan Kepulauan Solomon. Diskusi berlangsung setelah dia bertemu Menhan Kepulauan Solomon Anthony Veke akhir pekan lalu.

“Saya tidak akan membahas detail rencana kerja tetapi itu pertanda positif, dan mereka punya pekerjaan yang harus dilakukan sekarang untuk menindaklanjuti bagian pekerjaan itu,” kata Henare dalam wawancara tersebut, dikutip the Guardian.

Henare mengungkapkan, saat bertemu Anthony Veke, mitranya tersebut menyampaikan bahwa prioritas utama Kepulauan Solomon adalah keamanan maritim. “Itulah yang menjadi tema nomor satu dalam percakapan kami, jadi saya berkata, ‘Oke, bagaimana kami membantu?’ Dan itu adalah pembuatan rencana kerja yang baru saja saya jelaskan,” ucap Henare.

Pekan lalu, Henare melakukan pertemuan dengan Menhan China Wei Fenghe di sela-sela acara Shangri-La Dialogue di Singapura. Dalam pertemuan itu, Wei menyampaikan kekhawatiran tentang Selandia Baru yang semakin dekat dengan sikap Amerika Serikat dan Australia.

Henare mengungkapkan, saat bertemu Wei, dia menjelaskan bahwa satu-satunya cara Selandia Baru dapat terus melakukan diskusi yang baik dan bermakna adalah ketika ada kepercayaan, transparansi, dan keterbukaan. Henare menekankan, dia selalu terbuka untuk pembicaraan atau diskusi. “Penting bagi mereka untuk mendengar sudut pandang kami, di mana saya bisa menyampaikan beberapa pesan dan tanggapan balik yang saya dapatkan dari keluarga kami di Pasifik,” ucapnya.

Ketegangan antara China dan sekutu AS di Pasifik telah meningkat sejak Beijing menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon pada April lalu. Detail dari perjanjian itu belum dirilis. Namun berdasarkan draf yang sempat bocor, kesepakatan tersebut memungkinkan Cina mengerahkan personel keamanan ke Kepulauan Solomon pasca kerusuhan domestik.

Selain pengerahan pasukan keamanan, perjanjian itu dikhawatirkan memungkinkan China membangun pangkalan militer di sana. Baik China dan Kepulauan Solomon sama-sama menyatakan bahwa tidak ada rencana demikian. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika