REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kemudian penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi banjir dan longsor, pada dasarnya merupakan upaya bersama antara aparat dan masyarakat. Peran dan kinerja Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak sangat penting untuk memberikan edukasi dan mengajak para kelompok masyarakat berpartisipasi dalam upaya tersebut.
Hal itu diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat Apel Siaga Penyuluh Kehutanan di Plaza Ir. Soedjono Suryo, Manggala Wanabakti, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).
“Apel Siaga Penyuluh Kehutanan ini merupakan wujud nyata Penyuluh Kehutanan untuk antisipasi, kesiapsiagaan, dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan fungsi hutan serta tanggap terhadap perubahan iklim. Ini sekaligus dalam upaya kita membangun soliditas, memperkuat in-group feeling dalam jajaran KLHK,” ungkap Menteri Siti di hadapan ratusan penyuluh kehutanan.
Dalam kesempatan Apel Siaga ini, Siti mengajak seluruh Penyuluh Kehutanan dan instansi terkait bahu membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan siap siaga terhadap ancaman bencana karhutla, banjir, serta tanah longsor.
“Mari terus kita lakukan konsolidasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan dengan berbagai elemen di masyarakat dan instansi terkait, tingkatkan terus peran dan upaya memotivasi dan memberdayakan masyarakat,” pinta Menteri Siti.
Saat ini tercatat Jumlah Penyuluh Kehutanan adalah sebanyak 9.345 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Penyuluh Kehutanan PNS sebanyak 2.804 orang, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 5.781 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, serta Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 654 orang.
Setiap tahunnya, Kementerian LHK terus melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan. Pada masa pandemi Covid-19, peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan PNS dilakukan secara virtual yang terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) di 5 wilayah regional Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
