Forkopimda Kabupaten Semarang Keroyokan Optimalkan Penanganan Stunting
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Muhammad Fakhruddin
Forkopimda Kabupaten Semarang ‘Keroyokan’ Optimalkan Penanganan Stunting (ilustrasi). | Foto: Antara/Harviyan Perdana Putra
REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang --pada tahun 2022 ini-- fokus pada penanganan stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak, di 20 desa yang tersebar di delapan wilayah kecamatan.
Dari delapan kecamatan yang dimaksud, Kecamatan Tengaran masih menjadi wilayah dengan temuan kasus stunting paling tinggi di antara tujuh kecamatan lainnya yang mendapatkan perhatian Pemkab Semarang.
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Semarang, Bambang Pujiyarto menjelaskan, saat ini masih ada 3.930 balita yang menderita stunting di Kabupaten Semarang.
Sebagian besar berada di sejumlah desa di Kecamatan Tengaran. Selain itu kasus sunting juga ditemukan di sejumlah desa di Kecamatan Banyubiru, Bergas, Pringapus, Sumowono, Pabelan dan Kecamatan Bawen.
“Tahun ini ada 20 desa di delapan kecamatan yang menjadi lokasi penanganan stunting, oleh Dinkes Kabupaten Semarang,” ungkapnya di di Bergas, Kabupaten Semarang, Kamis (16/6/2022).
Kepala Dinkes Kabupaten Semarang, Dwi Syaiful Nur Hidayat mengungkapkan, penanganan kasus stunting pada balita menjadi perhatian serius Pemkab Semarang.
Meskipun angka prevalensi stunting masih dibawah angka nasional --yang mencapai 27,7—ia mengajak semua pihak untuk ikut berkomitmen dalam membantu penanganan stunting di Kabupaten Semarang.
“Saat ini angka prevalensi stunting kita berada di 5,8 persen. Upaya penanganan yang dilakukan ditargetkan untuk menekan angka prevalensi tersebut menjadi lebih kecil, sampai dengan awal tahun 2023 mendatang,” jelasnya.
Menurut Syaiful, penanganan stunting tidak hanya mencakup pemenuhan gizi ibu hamil dan balita saja. Faktor lain, terutama penyiapan sanitasi lingkungan yang baik, juga berperan penting untuk menekan angka stunting.
Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Semarang maupun dari berbagai sektor harus ikut dilibatkan dalam tahapan penanganan dan pengendalian angka stunting ini.
Misalnya, terkait dengan penyediaan sanitasi juga harus melibatkan OPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan seterusnya.
“Maka, hari ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Semarang pun berkomitmen untuk mendukung optimalisasi penanganan syunting,” tandas Syaiful.
Sementara itu, Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha menyampaikan, melalui komitmen yang digalang diharapkan akan memperkuat keberhasilan program penurunan angka stunting di daerahnya.
“Penanganan stunting harus dilakukan secara berkesinambungan dan komitmen yang telah diberikan diharapkan dapat menjamin kelangsungan program yang terintegrasi guna angka stunting kita dapat ditekan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
