REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan stigmatisasi maupun pengucilan kepada siswa atau para guru sekolah yang berada di bawah naungan Khilafatul Muslimin.
Menurut P2G, mereka justru butuh dirangkul dengan pendekatan humanis dan bimbingan dari pemerintah serta elemen masyarakat.
"Mereka sesungguhnya butuh dirangkul dengan pendekatan lebih humanis dan bimbingan dari pemerintah serta elemen masyarakat, seperti ormas agama seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah serta organisasi profesi guru," ungkap Kepala Bidang Litbang Guru P2G, Agus Setiawan, kepada Republika.co.id, Kamis (16/6/2022).
Untuk itu, Agus mengatakan, P2G mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat peran "Pendidikan Pancasila" dan program "Moderasi Beragama" dalam struktur kurikulum nasional, khususnya di sekolah dan madrasah. Hal tersebut dinilai dapat membentuk karakter dan budaya sekolah.
"Pendidikan Pancasila dan Moderasi Beragama mendesak diaktualisasikan nyata, sehingga membentuk karakter dan budaya sekolah," jelas guru pendidikan agama Islam itu.
Agus juga menyatakan, pihaknya meminta Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemerintah daerah (pemda) untuk jangan luput melakukan pembinaan dan pendampingan serta upaya re-ideologisasi Pancasila kepada seluruh guru dan siswa sekolah yang bernaung di bawah organisasi ekstrem itu.
Dia khawatir apabila itu tak dilakukan maka mereka akan menjadi agen penetrasi dan indoktrinasi ideologi radikal. ‘
"Kami khawatir jika tak dilakukan, guru dan siswanya akan menjadi agen penetrasi dan indoktrinasi ideologi radikal dan anti-Pancasila di lingkungan masyarakat," kata Agus.
P2G pun mengimbau agar masyarakat, khususnya calon orang tua murid, tidak asal menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang terindikasi mengajarkan paham radikal yang bertentangan dengan konsensus kebangsaan Pancasila, UUD 195, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Calon orang tua murid jangan sampai gampang tergiur dengan iming-iming uang pangkal gratis atau SPP murah.
"Calon orang tua murid harus mempelajari terlebih dulu profil calon sekolah bagi anaknya. Tentu ini tak akan berhasil tanpa pengarahan dan informasi dari dinas pendidikan setempat," kata dia.
