REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait rencana perpindahan kantor pusat sebuah perusahaan sawit ke Indonesia. Ia menyatakan dukungannya terhadap langkah Luhut. Selain dukungan, Deddy juga mengutarakan sejumlah kritik serta saran.
"Saya mendukung upaya beliau, tetapi tadinya saya berharap Pak Luhut melakukan audit, perbaikan struktur industri dan perbaikan rantai pasok sawit dan CPO secara fundamental. Memindahkan kantor ke Indonesia, tidak fundamental," ujar Deddy di Jakarta, Kamis (16/6/2022).
"Harusnya audit untuk memastikan perusahaan sawit tidak mencaplok lahan di luar HGU atau konsesinya. Dari situ negara bisa mendapat tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagikan pada rakyat dan negara mendapat tambahan masukan dalam bentuk penalti pajak," kata Deddy menambahkan.
Ia berharap audit bisa menghasilkan kepastian penetapan kebijakan DMO dan DPO yang lebih proporsional terhadap perusahaan-perusahaan besar sesuai luasan konsesi masing-masing. Ia melihat, adapun kondisi saat ini menunjukkan pengusaha sawit kecil dan petani sawit rakyat menanggung beban yang sama. Sehingga, kata dia, belum ada keadilan di sana.
Ia pun berharap Luhut membedah struktur industri sawit dan minyak goreng secara menyeluruh. Deddy mendorong Luhut bergerak memilah-milah perusahaan mana yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang jika izinnya habis di masa depan. Tujuannya, agar bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara. "Kalau itu yang terjadi, saya angkat topi untuk Pak Luhut," kata dia.
"Ada satu lagi sebenarnya yang sangat diharapkan rakyat petani kecil dari audit yang digembar-gemborkan Pak Luhut, yaitu audit terhadap pelaksanaan konsep plasma inti yang sangat banyak membuat konflik dan penderitaan bagi rakyat. Ini terutama di pulau Kalimantan," kata Deddy.
Ia berharap Luhut bisa bermanuver dengan menyelesaikan masalah-masalah penting yang bermanfaat.
Sebelumnya, dikutip dari Antara, Luhut mengatakan akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit dan memastikannya untuk membangun kantor pusat di Indonesia. Luhut mengaku telah diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.
"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," kata Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika