Jumat 17 Jun 2022 12:14 WIB

Menteri ATR/BPN Baru Diharap Serius Selesaikan Sengketa Tanah

Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan baru diharapkan menyelesaikan mafia tanah

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Gita Amanda
Menteri ATR/BPN baru, Hadi Tjahjanto diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. (ilustrasi).
Foto: Republika/Flori Sidebang
Menteri ATR/BPN baru, Hadi Tjahjanto diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ATR/BPN baru, Hadi Tjahjanto diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan juga dapat memberikan keadilan bagi rakyat yang telah menjadi korban mafia tanah.

"Ini merupakan langkah positif pemerintah untuk tetap melaksanakan reformasi agraria yang digaungkan Presiden," kata Ketua Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak) Dimas Tri Nugroho dalam keterangan, Kamis (16/6/2022).

Baca Juga

Menurutnya, langkah Jokowi merombak pimpinan di kementerian ATR/BPN sangat tepat dan merupakan cahaya keadilan bagi rakyat Indonesia. Dia berpendapat bahwa kepemimpinan kementerian tersebut saat dipimpin menteri sebelumnya kurang maksimal. "Sengketa tanah bukan berkurang, melainkan makin menjadi," katanya.

Dimas berharap Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto dapat menyelesaikan permasalahan mafia tanah yang dan membela rakyat yang telah menjadi korban mafia tanah. Dimas juga meminta sengketa tanah Cakung menjadi agenda prioritas eks panglima TNI untuk dapat diselesaikan.

Dia mengatakan, kasus sengketa di lokasi tersebut penuh dengan rekayasa dan intervensi dari para pengusaha dan oknum pejabat pertanahan yang merugikan rakyat kecil. Dia mengaku telah mengirimkan bukti-bukti terkait sengketa yang terjadi melalui surat ke presiden dan pelaporan ke Polda Metro, Kejagung dan KPK.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut setidaknya ada empat PR yang dihadapi oleh Menteri ATR/BPN yang baru. Pertama, harus memberantas mafia tanah yang masih berkeliaran di tengah masyarakat.

Kedua, Menteri baru harus melakukan evaluasi dan perbaikan mekanisme reforma agraria. Ketiga, Menteri ATR/BPN baru juga harus menyelesaikan sengketa tanah di berbagai daerah mulai dari sengketa antara pemerintah dengan masyarakat maupun antara pihak swasta dengan masyarakat.

"Keempat, menteri yang baru harus membantu audit lahan HGU perusahaan sawit yang terindikasi melanggar aturan," katanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement