Monday, 4 Jumadil Awwal 1444 / 28 November 2022

Monday, 4 Jumadil Awwal 1444 / 28 November 2022

4 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Komnas Perempuan Sambut Baik Wacana Cuti Melahirkan Enam Bulan

Jumat 17 Jun 2022 11:52 WIB

Red: Agus Yulianto

Ibu hamil yang akan melahirkan (ilustrasi)

Ibu hamil yang akan melahirkan (ilustrasi)

Foto: Republika
Kebijakan itu sebagai upaya memenuhi hak maternitas bagi perempuan pekerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas Perempuan menyambut baik wacana penerapan cuti melahirkan selama enam bulan dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Kebijakan itu sebagai upaya memenuhi hak maternitas bagi perempuan pekerja.

"Menurut saya itu wacana yang baik untuk memastikan hak maternitas bagi perempuan pekerja terpenuhi," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, Jumat (17/6/2022).

Meskipun demikian, pihaknya meminta jika wacana tersebut diterapkan, maka harus dipastikan tidak berpengaruh terhadap pembinaan karir perempuan pekerja. "Kita harus memastikan bahwa cuti enam bulan itu juga tidak berpengaruh pada pembinaan karir misalnya, karena kan dia cuti setengah tahun," katanya.

Andy menambahkan, bahwa dalam RUU KIA juga disebutkan selama menjalani cuti, pekerja harus tetap digaji. "Di dalam RUU-nya sudah disampaikan kalau tiga bulan adalah 100 persen, tiga bulan berikutnya 70 persen," katanya.

Pihaknya menyadari akan ada banyak tantangan dalam penerapan aturan ini. Salah satunya adalah jika pekerja tersebut hamil beberapa kali maka akan mendapatkan cuti dalam jangka waktu lama dan dapat merugikan perusahaan tempatnya bekerja.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk berupaya agar perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan SDM perempuan mampu melaksanakan aturan tersebut. "Bukan karena (perusahaan) 'enggak' mau ya, tapi karena 'enggak' mampu, SDM-nya kurang, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan itu terpenuhi," katanya.

Komnas Perempuan juga meminta pembahasan wacana ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya berbagai tantangan dalam implementasinya. "Bukan berarti wacananya'enggak'implementatif ya, tapi juga sebenarnya lebih pada bagaimana melihat kemungkinan-kemungkinan tantangan dan tantangannya diantisipasi di dalam RUU-nya termasuk tantangan implementasinya," katanya.

sumber : Antara
Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile