REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Komisi Eropa merekomendasikan agar Uni Eropa (EU) menunjuk Ukraina sebagai calon anggota. Rekomendasi ini merupakan sebuah tonggak dalam perjalanannya dari bekas republik Soviet menuju ekonomi maju di blok perdagangan terbesar di dunia.
"Komisi merekomendasikan ... Ukraina diberikan status kandidat," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam konferensi pers pada Jumat.
"Ukraina telah dengan jelas menunjukkan aspirasi negara dan tekad negara untuk hidup sesuai dengan nilai dan standar Eropa," ujar von der Leyen yang memakai jaket kuning dan kemeja biru, yang adalah warna nasional Ukraina.
Rusia, yang menginvasi Ukraina pada Februari, hampir pasti menentang sikap politik Brussels sebagai campur tangan yang tidak diinginkan dalam apa yang dilihatnya sebagai wilayah pengaruhnya.
Sementara beberapa negara EU termasuk Belanda dan Denmark tidak mendukung lebih banyak negara menjadi calon anggota EU. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memenangi dukungan dari Prancis, Jerman, Italia, dan Rumania pada Kamis (16/6).
Keputusan Komisi, eksekutif EU, akan membuka jalan bagi para pemimpin pemerintah blok tersebut untuk menandatanganinya pada pertemuan puncak pekan depan di Brussels dalam apa yang akan menjadi dorongan moral bagi Ukraina saat memerangi invasi Rusia.
Kremlin mengatakan apa yang disebutnya "operasi militer khusus" sebagian dipicu oleh intervensi Barat yang mengancam kedaulatan Moskow.
Dalam kunjungan pertama mereka ke Kiev sejak Rusia menginvasi pada 24 Februari 2022, Emmanuel Macron dari Prancis, Olaf Scholz dari Jerman, Mario Draghi dari Italia dan Klaus Iohannis dari Rumania mengatakan bahwa Ukraina termasuk dalam "keluarga Eropa".
Status kandidat EU, diincar oleh Ukraina sejak 2014 ketika protes di Kiev menggulingkan presiden pro Rusia yang tidak populer.Sejak Ukraina memenangkan kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1991, politisi pro Rusia dan pro EU telah bersaing untuk mendapatkan kendali.
Bagi EU, jalan menuju keanggotaan diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun, yang membutuhkan reformasi mendalam untuk mengatasi korupsi endemik.
Von der Leyen menyoroti korupsi selama kunjungan ke Kiev pada 11 Juni lalu.Menurut lembaga Transparency International, Ukraina dianggap sebagai salah satu negara paling korup di dunia, peringkat 122 dari 180 negara.
"Perluasan" EU sebagai kebijakan juga terhenti sejak 2018. Negara-negara anggota EU tidak dapat menyetujui apakah akan membawa kandidat resmi lainnya seperti Albania, Makedonia Utara, Montenegro, Serbia, dan Turki---ke dalam blok tersebut.
