REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh telah mengumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) partainya. Satu nama akan dipilih untuk menjadi capres, tetapi hal itu disebutnya masih menunggu hari baik.
"InsyaAllah kita akan tetapkan satu, waktu dan tempatnya kita cari hari baik, bulan baik. Bagi kita tidak ada satu pun hal yang amat membuat kita terdesak," ujar Surya dalam pidatonya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (17/6).
Ketiga nama tersebut berada dalam amplop tersegel berwarna biru dengan logo Partai Nasdem. Amplop tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Steering Committee (SC) rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Nasdem Prananda Surya Paloh kepada Surya.
Surya menjelaskan bahwa Anies, Andika, dan Ganjar memiliki kualifikasi yang sama dan memenuhi kriteria daei Partai Nasdem. Urutan yang ia sebutkan juga bukan peringkat dari ketiga nama itu.
"Saya nyatakan apapun keputusan kita, kita ingin mencalonkan yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini," ujar Surya.
Rakernas Partai Nasdem telah memilih tiga nama bakal capres yang telah diserahkan kepada Surya Paloh. Harapannya, tiga nama tersebut kemudian akan mengerucut menjadi satu nama capres pada akhir tahun ini.
"Kita serahkan kepada Pak Surya, biar Pak Surya yang berkontemplasi untuk memutuskan satu nama. Kapan saatnya akan dilakukan, semoga sebelum akhir tahun sudah ada satu nama," ujar Sekretaris Steering Committee (SC) Rakernas Partai Nasdem, Willy Aditya.
Partai Nasdem, jelas Willy, baru mengantongi setengah tiket untuk mengusung capres di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, partainya belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
"Kami akan taaruf, kami akan bangun kesepahaman dengan partai-partai lain dengan tiga nama ini. Siapa yang kira-kira mereka akan cocok, atas dasar itulah kemudian koalisi dibangun," ujar Willy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika