Ahad 19 Jun 2022 12:23 WIB

Mendagri Minta Kepala Daerah Aktifkan Satgas Pangan

Setiap daerah telah memiliki Satgas Pangan yang diketuai oleh Sekda

Rep: fauziah mursid/ Red: Hiru Muhammad
Spanduk harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah terpasang di agen penjualan minyak goreng curah, Yogyakarta, Kamis (16/6/2022). Spanduk HET minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram dipasang oleh Satgas Pangan Polda DIY di setiap agen penjualan minyak goreng curah dan beberapa asar tradisional.
Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Spanduk harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah terpasang di agen penjualan minyak goreng curah, Yogyakarta, Kamis (16/6/2022). Spanduk HET minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram dipasang oleh Satgas Pangan Polda DIY di setiap agen penjualan minyak goreng curah dan beberapa asar tradisional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mengaktifkan Satgas Pangan di daerahnya masing-masing. Tito mengatakan, upaya ini penting untuk mengendalikan harga pangan di daerah sebagai dampak dari pandemi dan konflik global Ukraina-Rusia terhadap pola penawaran dan permintaan logistik utamanya bahan pangan.

"Tolong rekan-rekan (kepala daerah) betul-betul aktifkan Satgas Pangan," ujar Tito saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) seperti dirilis Kemendagri, Ahad (19/6)

Baca Juga

Tito mengatakan, setiap daerah telah memiliki Satgas Pangan yang diketuai oleh sekretaris daerah (Sekda). Sementara, kepala daerah berperan sebagai pembina dan penanggung jawab atas keberadaan Satgas Pangan tersebut.

Karena itu, Sekda setiap hari harus mengecek harga komoditas bahan pangan pokok sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

Dia mengatakan, kemungkinan kenaikan harga bahan pokok diakibatkan oleh dua faktor, yakni kurangnya suplai atau macetnya distribusi. Apabila kenaikan tersebut akibat suplainya kurang, maka Satgas Pangan harus mencari penyuplai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan daerah lain.

Tito mengatakan, ada beberapa daerah yang memenuhi kekurangan bahan pangannya dengan mengambil dari daerah lain yang produksinya melimpah. Karena itu, daerah perlu menangkap peluang kerja sama tersebut dalam memenuhi berbagai kebutuhan bahan pangan."Nah ini tangkap segera penuhi suplai sehingga kebutuhan (bahan pangan) masyarakat cukup," kata dia.

Tito melanjutkan, upaya pengendalian harga pangan juga penting dilakukan dalam mengatasi kebutuhan minyak goreng. Meski pemerintah pusat telah memiliki kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi pemerintah daerah perlu turut bergerak dengan mengecek harga minyak goreng di pasaran.

"Yang bisa diatasi, atasi oleh kepala daerah, yang tak bisa diatasi oleh kepala daerah sampaikan kepada pemerintah pusat untuk bisa kita bantu," kata dia.

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement