Thursday, 20 Muharram 1444 / 18 August 2022

Thursday, 20 Muharram 1444 / 18 August 2022

 

20 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Bangun Kemandirian Fiskal

Ahad 19 Jun 2022 05:53 WIB

Rep: fauziah mursid/ Red: Hiru Muhammad

 -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk membangun kemandirian fiskal.   Tampak Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sambutan dalam acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (14/6/2022).

-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk membangun kemandirian fiskal. Tampak Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sambutan dalam acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra
Kemendagri membagi tiga katagori daerah berdasarkan kapasitas keuangan daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk membangun kemandirian fiskal. Tito mengatakan, penerapan sistem desentralisasi memang ditujukan agar daerah lebih mandiri secara fiskal melalui sejumlah wewenang pengelolaan yang telah diberikan.

 

Pernyataan itu disampaikan Mendagri saat memberi arahan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Bogor, Sabtu (18/6/2022). Kegiatan ini mengangkat tema "Dengan Semangat Kolaborasi, Kita Sukseskan KTT G20 untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Kuat dan Berkelanjutan".

Baca Juga

"Desentralisasi yang diterapkan spirit daripada otonomi daerah, bukan hanya sekadar membagi-bagikan daerah, tapi bagaimana daerah itu goalnya itu mandiri, mandiri secara fiskal terutama," kata Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Ahad (19/6/2022).

Tito menjelaskan, dengan diserahkannya sebagian kewenangan yang luas berupa urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelolanya secara baik. Dengan upaya itu, diharapkan dapat terbangun kemandirian fiskal di daerah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut Tito, telah membagi tiga kategori daerah berdasarkan kapasitas keuangan fiskal. Pertama, daerah dengan kategori kapasitas fiskal kuat. Kategori ini ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi ketimbang pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Kategori kedua, yakni daerah dengan kapasitas fiskal sedang yang ditandai dengan jumlah PAD dan TKDD-nya seimbang. Sedangkan yang ketiga, yakni daerah dengan kapasitas fiskal lemah. Kategori ini ditandai dengan pendapatan daerah yang bergantung dari transfer pemerintah pusat.

Tito mengatakan, daerah yang terlalu bergantung pada TKDD tak bisa survive ketika terjadi guncangan keuangan di tingkat pusat, seperti karena pandemi dan lainnya. Padahal, keberadaan fiskal yang memadai penting dalam mendukung berbagai program di daerah. "Maka betul-betul kita pahami konsep daripada otonomi daerah ini adalah untuk juga kemandirian fiskal dengan kewenangan yang lebih luas," ujar dia.

Di lain sisi, Tito juga mengapresiasi terselenggaranya Rakernas APKASI ke-14 tersebut. APKASI, kata Mendagri, merupakan organisasi kepala daerah terbesar karena memiliki jumlah anggota yang banyak.

Dia berharap rakernas ini dapat melahirkan konsep untuk kemajuan mendatang. Sebab, pemerintah menanti berbagai konsep dan aspirasi hasil Rakernas tersebut."Nasib bangsa ini sangat ditentukan sekali dari APKASI ini, terima kasih, dengan Rakernas ini artinya memiliki konsep," ujar dia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Mendagri John Wempi Wetipo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas,Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Dewan Pembina APKASI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Selain itu, hadir pula Penasihat Khusus APKASI Ryaas Rasyid, Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan beserta jajarannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bogor Iwan Setiawan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor, serta para bupati maupun yang mewakili dari seluruh kabupaten di Indonesia.

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile