REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem tetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Andika Perkasa sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung Partai Nasdem di Pilpres 2024. Ketua Mahkamah Partai Nasdem, Saur Hutabarat, menegaskan, langkah Partai Nasdem mencari sosok capres bukan untuk elektoral semata.
"Bobot rakernas ini bukan sekedar kita mau mencari capres yang bisa memberikan efek elektoral, tapi betul-betul memiliki wibawa nasional," kata Saur dalam diskusi daring, Ahad (19/6).
Ia pun mengingatkan kembali pilpres 2019 lalu saat Partai Nasdem mendukung Jokowi sebagai capres. Ia menyebut Partai Nasdem tak mendapat efek ekor jas dari dukungan tersebut. "Saya harus bilang juga ketika 2019 Nasdem membawa moto Nasdem Partaiku, Jokowi Presidenku, apakah itu membawa efek elektoral, saya jawab tidak," ucapnya.
Jumlah kursi Partai Nasdem memang alami peningkatan jumlah kursi di DPR dari 36 kursi di Pileg 2014 menjadi 59 kursi di Pileg 2019. Namun Saur menyebut hal itu sebagai buah kerja keras kader Partai Nasdem.
"Pertumbuhan kursi Nasdem pada pemilu 2019 luar biasa, jauh dari partai lain. Tapi saya tidak melihat korelasi efek Elektoral dari pilpres. Lebih banyak kerja keras nasdem di daerah-daerah," ucapnya.
Pun di Pilpres 2024 ini, jika Partai Nasdem mengusung Anies, Saur menilai mungkin Partai Nasdem tidak mendapat efek ekor jas apa-apa. Begitu juga jika mengusung Ganjar, pemilih Jawa Tengah juga tidak serta merta akan memilih Nasdem. "Jadi, pikiran besarnya bagaimana mendapatkan tokoh dengan spektrum yang lebih luas karena kita mau keluar dari polarisasi ini," tuturnya.
Pengamat politik Ujang Komaruddin menilai Partai Nasdem akan mendapat efek elektoral jika mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Hal tersebut mengingat Partai Nasdem memiliki kedekatan secara historis dengan Anies.
"Saya melihatnya Anies bisa menjadi figur yang mengatrol suara Nasdem ke depan. Kalau Ganjar dia punya partai sendiri, jadi kalau dicalonkan Nasdem efek elektoral akan ke PDIP," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika