REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan, Pakistan menghadapi gelombang pencari suaka baru dari Afghanistan. Dikuasainya Afghanistan oleh Taliban menjadi faktor utama yang memicu arus perpindahan tersebut.
Juru bicara UNHCR Qasier Khan Afridi mengungkapkan, sejak Januari 2021, lebih dari 250 ribu warga Afghanistan yang mencari suaka telah berduyun-duyun pergi ke Pakistan. Kendati demikian, menurut dia, jumlah keseluruhan warga Afghanistan yang membutuhkan perlindungan internasional kemungkinan lebih tinggi.
"Kami saat ini sedang berdiskusi dengan pemerintah Pakistan tentang cara pendaftaran dan dokumentasi pencari suaka, terutama dari Afghanistan," kata Afridi saat diwawancara Anadolu Agency, Ahad (19/6), dalam rangka peringatan Hari Pengungsi Sedunia yang jatuh pada Senin (20/6).
UNHCR berharap, tidak ada peningkatan jumlah pengungsi Afghanistan yang kembali ke negara tersebut setelah pengambilalihan Taliban. Menurut Afridi, sejauh ini hanya 850 pengungsi (185 keluarga) yang telah kembali ke Afghanistan sejak awal 2022. Mereka secara sukarela mengikuti program repatriasi yang difasilitas UNHCR.
"Setelah kembali, keluarga yang dipulangkan menerima hibah untuk mendukung mereka saat mereka membangun kembali kehidupan dan komunitas mereka. UNHCR memberikan dukungan keuangan masing-masing 250 dolar AS kepada keluarga yang dipulangkan," kata Afridi.
Saat ini Pakistan menampung sekitar 1,3 juta pengungsi Afghanistan yang terdokumentasi. Sementara jumlah pengungsi Afghanistan tak berdokumen di negara tersebut hampir setara. Mayoritas pengungsi Afghanistan tinggal di barat laut provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang berfungsi sebagai pintu gerbang ke Afghanistan.
Provinsi Balochistan dan Karachi juga turut menampung pengungsi Afghanistan. Pekan lalu, kabinet federal Pakistan menyetujui kebijakan untuk menerbitkan visa transit kepada para pencari suaka Afghanistan untuk memasuki negara itu secara legal. Hal itu guna melengkapi dokumen untuk perjalanan internasional lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika