REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayoritas masyarakat menilai kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) pascapandemi Covid-19 dinilai sangat bermanfaat. Dalam rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia, 42,8 responden umum menilai PTM sangat bermanfaat dan 46,5 persen cukup bermanfaat, dan hanya 3,8 persen menilai kurang bermanfaat dan 1,3 persen tidak bermanfaat.
"PTM setelah pandemi, Kemendikbud kembali mendorong sekolah dan kampus untuk melakukan pembelajaran tatap muka, di sini dinilai oleh mayoritas warga bermanfaat," ujar peneliti senior Indikator Politik Indonesia Rizka Halida dalam paparan survei secara daring, Ahad (19/6).
Rizka mengatakan, mayoritas yang menilai program PTM bermanfaat terutama mereka kelompok yang tahu program. Dia menjelaskan, di setiap kelompok demografi mayoritas menilai program PTM ini bermanfaat, terutama di kelompok warga dengan pendidikan menengah dan tinggi, kalangan pegawai, guru/dosen/profesional, berpendapatan lebih dari Rp 4 juta, tinggal di perkotaan, di wilayah Banten.
"Juga di DKI lalu di Jabar, Jateng, DIY, Jatim dan kebanyakan wilayah menilai program ini bermanfaat," ujar Rizka.
Selain itu, kebijakan di masa dan pasca pandemi lainnya, kata Rizka juga dinilai bermanfaat oleh masyarakat. Antara lain bantuan subsidi kuota data, bantuan uang kuliah tunggal (UKT), bantuan subsidi upah pendidik dan tenaga kependidikan non PNS, 15 ribu relawan mahasiswa.
Untuk bantuan kuota data dinilai sangat bermanfaat lebih dari 90 persen bahkan 95 persen menilai program ini bermanfaat. "Kita jumlahkan antara yang sangat dan cukup bermanfaat dan terutama di kalangan yang tahu dengan adanya program ini, jadi tinggi dirasakan oleh warga," ujar dia.
Dia menambahkan, berdasarkan kelompok demografi juga menilai program ini bermanfaat. Kemudian kebijakan bantuan uang kuliah Tunggal juga dinilai bermanfaat oleh mayoritas. Meskipun masih di bawah daripada program bantuan kuota, tetapi bantuan UKT ini sangat dirasa bermanfaat.
"Bantuan di masa pandemi nilainya adalah bantuan subsidi upah pendidik dan tenaga kependidikan non PNS juga demikian polanya kebanyakan nilainya bermanfaat terutama di kalangan yang tahu program," ujar dia.
Survei Indikator Politik Indonesia bertajuk “Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek dilakukan berdasarkan wawancara secara tatap muka pada 7-12 April 2022 kepada 1.520 responden yang representatif secara nasional.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.520 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.520 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).
Ikuti Whatsapp Channel Republika