REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan pada Ahad (19/6/2022), negaranya akan membatasi penggunaan gas alam untuk produksi listrik. Keputusan ini diambil di tengah kekhawatiran tentang kemungkinan kekurangan yang disebabkan oleh pengurangan pasokan dari Rusia.
Habeck mengatakan, Jerman akan mencoba mengimbangi langkah tersebut dengan meningkatkan pembakaran batu bara, bahan bakar fosil yang lebih berpolusi. "Itu pahit, tetapi dalam situasi ini hanya diperlukan untuk menurunkan penggunaan gas,” kata anggota partai Green.
Perusahaan gas Rusia Gazprom mengumumkan pekan lalu, bahwa secara tajam mengurangi pasokan melalui pipa Nord Stream 1 karena alasan teknis, tetapi menurut Habeck, tampaknya keputusan tersebut bermotif politik. Jerman yang telah lama sangat bergantung pada impor energi dari Rusia pun akhirnya mulai secara signifikan mengurangi impornya karena perang di Ukraina.
Walau sudah mulai melakukan pengurangan, pemerintah Jerman bersikeras bahwa gas Rusia akan dibutuhkan untuk sementara waktu sampai sumber energi alternatif tersedia, seperti LNG yang didatangkan dengan kapal. Selama beberapa bulan terakhir, Berlin telah mengambil langkah-langkah untuk mengisi fasilitas penyimpanan gas hingga kapasitas 90 persen pada November. Upaya ini untuk memastikan tersedianya gas yang cukup sebagai bahan bakar pemanas selama musim dingin.
Habeck mengatakan, fasilitas penyimpanan saat ini dengan kapasitas 56,7 persen. Jumlah tersebut masih dapat menutupi kekurangan dari Rusia dengan pembelian dari tempat lain.
Tapi, menteri ekonomi ini mengakui, situasinya saat ini dalam kondisi yang sangat serius. Dia mengatakan, tindakan lebih lanjut mungkin diperlukan.
Pemerintah Jerman baru-baru ini meminta warga untuk mengurangi penggunaan energi mengingat situasi pasokan yang tegang. "Jelas bahwa strategi (Presiden Rusia Vladimir) Putin adalah untuk mengganggu ketenangan kami dengan menaikkan harga dan memecah belah kami. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi," kata Habeck.
Ikuti Whatsapp Channel Republika