REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Hermanto Rohman mengatakan bahwa perombakan kabinet akan berdampak pada peta koalisi 2024, sehingga banyak pihak yang mengaitkan bahwa pergantian menteri tersebut kental dengan nuansa politik pada Pemilu 2024.
"Salah satu figur yang diangkat adalah dari partai politik, yakni Zulkifli Hasan yang notabene adalah Ketua PAN yang merupakan salah satu partai mendeklarasikan koalisi Indonesia bersatu dengan Golkar dan PPP," kata Hermanto.
Menteri yang terkena perombakan kabinet adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang digantikan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang (ART) Sofyan Djalil digantikan mantan PanglimaTNI Hadi Tjahjanto.
Beberapa alasan yang muncul saat Presiden Joko Widodo melakukan perombakan menteri terkait kinerja kabinet, banyak problem yang belakangan terjadi di lingkungan kementerian seperti kasus korupsi, tidak sanggupnya mengendalikan harga bahan pokok, bahkan dikaitkan persoalan mafia tanah.
"Namun, ada juga yang mengaitkan perombakan kabinet itu penuh dengan nuansa politik 2024 yang berdampak pada peta politik 2024," ucap dosen FISIP Unej itu.
Sebelum perombakan kabinet, lanjut dia, gendang politik 2024 sudah mulai ditabuh dengan manuver Partai Golkar, PAN dan PPP yang mendeklarasikan membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan dalam hitungan kertas koalisi itu sudah cukup tiket untuk mengusung calon presiden (capres).
"Masalahnya koalisi itu kesulitan figur representasi kader dari ketiga partai tersebut yang tren elektabilitasnya mumpuni, sehingga memberikan ruang bahwa peta capres yang akan diusung koalisi itu masih cair," katanya.
Ia mengatakan kondisi itu menjadikan posisi Presiden Joko Widodo sangat memungkinkan sebagai king maker koalisi itu dan untuk lebih maksimalkan, sehingga Zulkifli Hasan direkrut gabung sebagai menteri dalam kabinet.
Di dalam Koalisi Indonesia Bersatu, lanjutnya, kepentingan di partai Golkar yang jadi ancaman sekaligus ganjalan salah satunya adalah mengantisipasi pengaruh kelompok Jusuf Kalla yang sejak awal dibaca arah politiknya mendukung Anies Baswedan.
"Maka bisa jadi mengganti Sofyan Djalil yang dipetakan sebagai orang Jusuf Kalla di kabinet adalah isyarat Jokowi untuk memutus peran dan pengaruh Jusuf Kalla untuk andil sebagai king maker," ujarnya.
Hermanto menjelaskan bahwa dari beberapa faktor tersebut menunjukkan bahwa perombakan kabinet menjadikan semakin dinamis politik dan menjadikan muncul manuver tokoh partai menghadapi peta politik 2024.
"Namun itu belum final, karena jalan masih panjang dan dinamika politik masih memungkinkan berubah menjelang Pemilu 2024," ucap pakar politik dan kebijakan publik itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika