REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Gerinda, Ahmad Muzani mengakui hahwa biaya politik saat ini masih terbilang tinggi. Hal tersebut di ungkapkan saat menghadiri kegiatan Politik Cerdas Berintegritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami mengakui bahwa proses demokrasi di tempat kita (biaya politik mahal) masih ada. Dan itu tidak boleh terjadi," kata Muzani di Jakarta, Senin (20/6/2022).
Dia mengaku bahwa saat ini Partai Gerindra berupaya agar biaya politik yang mahal itu bisa ditekan. Apalagi, sambung dia, hal tersebut juga sesuai dengan materi dari KPK yang menyebut bahwa praktik semacam ini harus dicegah.
"Salah satu yang beliau ingatkan adalah sebagai sumber kepemimpinan bangsa, partai politik harus ikut mencegah itu (biaya politik mahal). Saya kira itu bagus sekali," katanya.
Sebelumnya, kegiatan kegiatan politik cerdas berkuakilas (PCB) ini diadakan KPK bagi seluruh partai politik di Indonesia. Dalam kesemparan kali ini, KPK menyampaikan sejumlah materi mulai dari penguatan integritas hingga pembahasan mandiri antikorupsi.
Muzani menilai bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi pengelolaan partai sekaligus menutup celah korupsi di lingkungan politik. Menurutnya, materi yang disampaiman sangat bermanfaat bagi pengelolaan partai politik yang merupakan sumber dari kepemimpinan bangsa, baik di tingkat daerah, provinsi bahkan nasional.
Selain Gerindra, sudah ada sejumlah partai yang mengikuti kegiatan ini yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat. Adapun, program PCB ini digelar mulai Mei hingga Agustus mendatang secara daring maupun tatap muka di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.
