REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan sentra hewan qurban dan memastikan bahwa ketersediaan hewan qurban di Jatim menjelang Hari Raya Idul Adha 2022 aman.
Gubernur mengemukakan di tengah kondisi munculnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak, masih banyak sentra dan peternakan di Jatim yang hewannya sehat serta aman untuk dijadikan hewan qurban.
"Para Bupati, Wali Kota sampaikan ke masyarakat untuk mengurangi kekhawatiran. Stok hewan kurban aman," kata Khofifah setelah meninjau sentra penjualan hewan qurban di Kabupaten Nganjuk, Senin (20/6/2022).
Ia juga menambahkan menjelang Hari Raya Idul Adha biasanya ada pasar ternak. Masyarakat bisa mendapatkan hewan qurban yang disiapkan oleh pedagang hewan.
Namun, di masa PMK ini, pihaknya berharap kepada kepala daerah untuk memastikan bahwa sentra penjualan ternak nantinya aman dan sehat. "Kami serahkan ke Bupati, Wali Kota di titik mana yang aman dan sehat disertai surat keterangan sehat dari veteriner kabupaten/ kota," kata dia.
Gubernur meninjau ke beberapa sentra penjualan hewan qurban di Jatim, termasuk di Desa Babatan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Di lokasi itu, ada 400 ekor sapi dan 500 ekor kambing yang juga dalam kondisi sehat.
Dari 400 ekor sapi di lokasi peternakan ini, terdiri dari 390 ekor sapi jenis simental dan 10 ekor jenis limosin. Rata-rata sapi tersebut memiliki berat di atas 600 kilogram.
Khofifah berharap, kunjungannya di beberapa lokasi peternakan atau tempat penjualan hewan qurban di Jatim ini bisa meyakinkan dan mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait stok hewan qurban yang sehat, aman dan terbebas dari PMK.
"Saya tadi melihat dari dekat satu per satu hewan yang ada di sini. Alhamdulillah, semuanya sehat dan Insya Allah aman dan memenuhi syarat untuk qurban," kata dia.
Gubernur Khofifah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 524/6359/122.3/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak di Jawa Timur.
Dalam SE tersebut disebutkan bahwa lalu lintas hewan antarwilayah harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Otoritas veteriner setempat memiliki tugas melakukan verifikasi apakah hewan yang akan dikirim antar daerah itu sehat dan aman untuk dilakukan transfer atau pengiriman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika