REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamama TNI Yudo Margono mengatakan, saat ini KRI Bung Karno-369 sedang dalam proses pembuatan di PT Karimun Anugerah Sejati, Batam. Kapal ini ditargetkan rampung pada tahun 2023 mendatang.
"Nanti kurang lebih pada bulan Februari 2023, kapal itu akan jadi," kata Yudo di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (20/6/2022).
Yudo menjelaskan, KRI Bung Karno-369 tersebut nantinya bakal digunakan sebagai kapal kepresidenan. Kapal ini, kata dia, sekaligus akan menggantikan KRI-Barakuda yang sudah berusia cukup tua.
"Nantinya dengan performa yang lebih besar, kecepatannya lebih tinggi, dengan fasilitas sarana prasarana untuk kepresidenan, sehingga nanti bisa untuk mengganti KRI Barakuda yang umurnya sudah kurang lebih 30 tahun. Sehingga perlu ada modernisasi untuk kapal kepresidenan," ujarnya.
Untuk diketahui, KRI Bung Karno-369 memiliki panjang total 73 meter dan lebar 12 meter yang mampu memuat anak buah kapal (ABK) sebanyak 55 orang. Kapal yang mampu melaju dengan kecepatan maksimal 24 knot dan kecepatan jelajah 16 knot ini juga dilengkapi dengan persenjataan meriam kaliber 40 mm leonardo buatan Italia serta dua unit senjata kaliber 20 mm.
Yudo menyampaikan, kapal itu juga dirancang untuk memiliki senjata anti-serangan udara. "Jadi bisa memiliki kemampuan tempur, tapi kemampuan tempurnya terbatas," ungkap dia.
Selain itu, sambung Yudo, KRI Bung Karno-369 juga dilengkapi dengan hanggar heli. Sehingga jika sewaktu-waktu Presiden tidak naik dari dermaga, tapi langsung di tengah laut, maka bisa menggunakan helikopter.
Di samping itu, Yudo mengungkapkan, pembuatan KRI Bung Karno-369 menggunakan anggaran sebesar Rp 300 miliar. Kapal tersebut pun nantinya akan ditempatkan di pangkalan Koarmada I Jakarta.
Sementara itu, sambung dia, jika KRI Bung Karno sudah selesai dibuat dan siap digunakan, maka KRI Barakuda bakal difungsikan sebagai kapal patroli. Sebab, kapal tersebut dinilai sudah tua dan kondisi mesin serta kecepatannya sudah menurun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika