REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Pertanian DIY menyebut, vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) akan segera didistribusikan ke DIY oleh pemerintah pusat. Namun, belum dipastikan jumlah alokasi vaksin ini untuk DIY.
Kepala Dinas Pertanian DIY, Sugeng Purwanto mengatakan, pihaknya akan memfokuskan pemberian vaksin PMK ke wilayah dengan tingkat penularan yang lebih tinggi. Pasalnya, pengadaan vaksin PMK di pemerintah pusat saat ini juga masih terbatas.
"Artinya, nanti kita yang akan memilah dan memilih kira-kira dimana lokasi terendemi, nanti kita vaksin. Kita fokuskan di lokasi yang endemiknya agak tinggi," kata Sugeng kepada Republika, Senin (20/6/2022) malam.
Saat vaksin sudah sampai ke DIY, katanya, akan langsung didistribusikan ke wilayah-wilayah. Distribusi vaksin ini nantinya akan dilakukan berdasarkan kecamatan-kecamatan.
Sugeng menuturkan, saat ini di DIY tingkat penularan PMK yang tertinggi tercatat di Kabupaten Sleman. Dengan begitu, Kabupaten Sleman akan menjadi prioritas untuk distribusi vaksin PMK.
"Basic alokasinya nanti kita (per) kecamatan, meskipun ini kan agak meningkat agak tajam (kasus PMK) tapi bukan berarti seluruh Sleman. Kita lihat kecamatan mana nanti kira-kira memang endemiknya tinggi," ujar Sugeng.
"Sementara sekarang, Sleman dibandingkan yang lain itu memang tinggi (penularannya), jadi alokasinya akan lebih konsen di wilayah-wilayah yang memang terjadi infeksi yang cukup akut," lanjutnya.
Meskipun begitu, Sugeng menyebut, tidak menutup kemungkinan nantinya kabupaten lain yang akan diprioritaskan. Hal ini mengingat penambahan kasus yang terus berubah di DIY.
"Tidak menutup kemungkinan karena perubahan endemik harian atau perubahan terkena terinfeksi PMK tiap hari berubah. Hari ini saya bicara Sleman (yang penambahannya cukup signifikan), tapi besok pagi belum tentu," jelasnya.
Selain itu, pemberian vaksinasi nantinya juga mempertimbangkan ketersediaan SDM. Pasalnya, untuk vaksinasi ini membutuhkan SDM yang cukup besar mengingat populasi hewan ternak berkuku belah yang mencapai lebih dari 800 ribu ekor di DIY.
"Secara total vaksin diberikan kepada ternak yang sehat, jadi kalau normatifnya kita membutuhkan 800 ribu sekian vaksin. Tapi ini tentu belum bisa melakukan semua, vaksinnya terbatas dan tenaga kami juga terbatas," tambah Sugeng.
Sementara itu, pihaknya juga saat ini tidak ada kekhawatiran terkait dengan ketersediaan obat-obatan untuk PMK ini. Pengadaan obat-obatan juga sudah dilakukan melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk dari lembaga-lembaga dan institusi lainnya.
"Kami sudah melakukan semacam kesepakatan dengan Fakultas Peternakan ugm, meskipun pengaplikasiannya mereka sendiri yang melakukan. Tapi di rapat satgas minggu lalu, ini sudah dan akan terus dilakukan. UGM itu mengoptimalkan mahasiswa dari kedokteran hewan sampai dengan nanti sampai Idul Adha mereka akan diperbantukan untuk mengawal," katanya.
