REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa partainya akan berkoalisi untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Karena itu, PKS terus melakukan pendekatan dengan beberapa partai, di antaranya dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
"Sudah pendekatan ke Partai Demokrat dan partai yang lain, Nasdem. Adapun kejadian itu (koalisi) perlu waktu yang namanya berjodoh dan bercinta, ini tidak bisa cepat-cepat, ora kesusu kata Jokowi," ujar Aboe di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
PKS akan berkunjung ke Kantor DPP Partai Nasdem pada Rabu (21/6/2022) besok. Ia mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian penjajakan koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Waktu (Pemilu 2024) masih panjang, masih 600 hari ya, tapi kita tidak mau deal politik di last minute juga. Kita tidak mau, kita pengen deal politik itu kelihatan dari awal," ujar Aboe.
Dua atau tiga hari berikutnya, PKS akan kembali menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya. Namun, ia tak mengungkapkan partai politik yang dimaksud.
"Adapun yang terjadi berkembang ke mana, ke kiri, ke kanan memang diberikan kebebasan. Kita tidak mengikat antara satu dengan lainnya sementara," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan bahwa rapat kerja nasional (Rakernas) merupakan forum partai tertinggi kedua setelah kongres sehingga hasilnya menjadi keputusan partai yang harus ditindaklanjuti. Adapun, hasil Rakernas Partai Nasdem adalah diumumkannya tiga bakal calon presiden (capres), yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Muhammad Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ketiga nama tersebutlah yang akan dibawa sebagai bagian dari penawaran dalam pembentukan koalisi. "Kami kan merekomendasikan nama-nama itu, nah Nasdem sendiri tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus berkomunikasi, dia harus berkoalisi," ujar Ali kepada wartawan, Senin (20/6/2022).
"Kalau dia tidak berkoalisi, dia tidak bisa mencalonkan. Maka kemudian dibentuklah koalisi partai politik, itu bisa jadi semua parpol terbuka untuk berkomunikasi," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika