REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap terus berlanjut meskipun berganti kepemimpinan pada 2024 nanti. Pembangunan ibu kota negara baru ini, kata dia, sudah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang sehingga tetap harus dilaksanakan.  

“Jadi, kalau ada yang masih meragukan jadi pindah atau tidak, Undang-Undangnya sudah ada. Ada yang bertanya lagi, ‘Ini nanti 2024 dilanjutkan atau tidak?’ Loh, sudah ada Undang-Undangnya didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen, kurang apa lagi,” kata Jokowi saat peresmian pembukaan Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI PMKRI 2022, Rabu (22/6).

Pemindahan ibu kota negara baru ini merupakan gagasan lama sejak era Bung Karno. Gagasan inipun selalu muncul setiap kepemimpinan Presiden. Sebab, kata Jokowi, berdasarkan perhitungan dan riset yang dilakukan, ibu kota Indonesia memang seharusnya dipindahkan.

Jokowi menjelaskan, saat ini beban Pulau Jawa sangatlah berat. Pertama, yakni dari sisi populasi. Sebanyak 56 persen populasi Indonesia ada di Jawa. Padahal, Indonesia memiliki 17 ribu pulau.

“Satu pulau diisi 56 persen dari penduduk kita, sehingga bebannya Jawa ini berat sekali,” ucapnya.

Sedangkan dari sisi PDB ekonomi, sebesar 58 persen juga ada di Jawa. Karena itu, Jokowi menegaskan, pemindahan ibu kota dilakukan agar terjadi pemerataan ekonomi di seluruh daerah.

“Dan yang paling penting memang kita ingin Indonesia sentris, bukan Jawa sentris,” tambah dia.

Presiden pun menegaskan, pembangunan ibu kota baru ini tak hanya untuk memindahkan fisik gedung dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, namun juga untuk mengubah pola pikir dan birokrasi pemerintahan dengan menggunakan teknologi.

“Di sinilah akan kita mulai future ekonomi, green economy, future technology, future knowledge. Semuanya memang ingin kita lakukan di sini. Rumah sakit, ya rumah sakit internasional. Universitas ya universitas yang kelasnya betul-betul internasional,” jelas Jokowi.

Jokowi berharap, pembangunan IKN ini nantinya dapat menjadi magnet bagi talent-talent digital. Pemerintah pun akan menyiapkan berbagai fasilitas yang mengusung konsep ramah lingkungan dan juga energi hijau dan terbarukan.

“Sehingga di IKN ini 70 persen itu harus area hijau. 80 persen itu harus transportasi publik dan ramah lingkungan artinya listrik,” ujar dia.

Menurut dia, terdapat tiga fasilitas prioritas yang akan disiapkan pemerintah di IKN. Yakni fasilitas bagi pejalan kaki, fasilitas jalur sepeda, dan juga transportasi publik. Dengan demikian, ia berharap IKN nantinya bisa menjadi kota dengan nol emisi karbon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika