REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masih sering terjadinya kasus pelecehan seksual di dalam transportasi umum, khusus di dalam kereta, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan langkah tegas. Mereka akan melakukan blacklist terhadap penumpang yang melakukan pelecehan seksual selama dalam perjalanan kereta api. 

Menanggapi itu, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof Hamdi Muluk menilai, kebijakan itu sah-sah saja dibuat. Namun, KAI harus menyosialiaskian aturan tindak kekeraan seksual dan juga menyangkut hak-hak dan perlindungan konsumen. Supaya para penumpang kereta mengerti betul dengan langkah yang dibuat KAI tersebut.

"Kalau itu memang sesuai dengan ketentuan KUHP maupun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, ya nggak apa-apa," tegas Hamdi Muluk, saat dihubungi, Kamis (23/6).

Kemudian, kalau masih melanggar, maka bisa diberi sanksi pemblokiran. Namun dengan catatan, asal ada landasan hukumnya. Sebab, tidak menutup kemungkinan jika tidak ada landasan hukumnya, suatu saat KAI bisa digugat. Itu karena dianggap melanggar hak-hak konsumen untuk jasa KAI.

"Apakah sanksi itu efektif memberikan efek jera, tergantung apakah soal sanksi ini sampai juga ke orang-orang yang punya kecendeungan untuk sexual abuse itu?" kata Hamdi Muluk.

Lanjut Hamdi Muluk, jika ingin efektif, maka harus konsisten dan tidak tebang pilih. Artinya siapapun yang melakukan hal serupa kena sanksi blokir. Sehingga, ada efek jera bagi mereka yang ingin melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Pencegahan juga bisa efektif kalau misalnya camera surveilence-nya banyak di kereta. "Sehingga penumpang sadar bahwa dia diawasi," ucap Hamdi Muluk. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika