REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Seorang pria melukai empat orang dalam serangan penusukan di Auckland, Selandia Baru, pada Kamis (23/6/2022). Pelaku berhasil dihentikan oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian.
Komandan Distrik Polisi Naila Hassan mengatakan, serangan itu acak dan tersangka sudah ditahan. Dia mengatakan tidak ada indikasi serangan tersebut menjurus kepada kejahatan kebencian, karena para korbannya berbeda jenis kelamin, etnis, dan usia.
"Ini adalah insiden yang bergerak sangat cepat, di mana staf polisi kami merespons dengan cepat, menangkap pelaku dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada komunitas kami," kata Hassan menegaskan semua korban mengalami luka sedang.
Serangan tersebut dimulai di pinggiran Teluk Murrays, berlangsung kurang dari 10 menit. Menurut Hassan, orang-orang di lingkungan itu mulai mengikuti dan mengepung pelaku penusukan setelah dia memulai serangannya. Salah seorang melumpuhkannya menggunakan tongkat penyangga.
"Anggota masyarakat bertindak dengan sangat berani," kata Hassan.
Hassan mengatakan, pria itu telah membawa pisau besar dan menderita luka sedang ketika ditangkap. Dia telah dirawat di rumah sakit untuk mengobatinya terlebih dahulu.
Selandia Baru adalah lokasi dari dua aksi penusukan dengan kekerasan di supermarket tahun lalu. Satu dianggap sebagai serangan teror, sementara hakim tidak menemukan motif untuk serangan lainnya.
September lalu, seorang ekstremis Muslim yang terinspirasi oleh kelompok ISIS menikam lima orang di sebuah supermarket Auckland sebelum polisi menembak dan membunuhnya. Sebanyak tiga korban yang ditikam terluka parah dan dua orang lainnya juga terluka, meski semuanya selamat.
Pada Mei tahun lalu, pembeli dan staf di supermarket Dunedin berhasil menghentikan seorang pria gila menyakiti orang lain setelah menikam empat orang dalam serangan acak, melukai tiga dari pengunjung. Penyerang Dunedin, Luke Lambert yang berusia 43 tahun, dinyatakan bersalah atas empat tuduhan percobaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika