REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Mahasiswa Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Jabodetabek berunjuk rasa di dua titik di Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2022). Para demonstran yang berjumlah sekitar 200 orang mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) DOB Papua.
Unjuk rasa digelar di area Patung Kuda, Gambir pada pukul 10.30-12.00 WIB dan di Gedung DPR/MPR, Senayan pada pukul 12.30-14.00 WIB. Massa mahasiswa yang merupakan orang asli Papua (OAP) berasal dari sejumlah daerah di Jabodetabek, Bandung, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat.
Baca: Tak Maju Lagi, Ketua Komnas HAM Singgung Kasus Kekerasan Aparat dan Isu Papua
Dari area Monas, massa sempat bergerak menuju Istana Kepresidenan. Sayangnya, aksi tersebut dihalangi aparat kepolisian di samping Patung Kuda, sehingga massa bergerak kembali ke Monas dan melanjutkan aksi ke Gedung DPR/MPR untuk menyampaikan tuntutan yang sama.
Koordinator aksi Charles Kossay mengatakan, pengesahan RUU DOB harus dilakukan secepat mungkin. Tujuannya agar masyarakat Papua dapat merasakan kesejahteraan seperti provinsi lain di Indonesia. "Pemekaran DOB akan meletakkan kesejahteraan tanah Papua dan OAP sejajar dengan saudara-saudaranya di provinsi lain," ujar Charles saat ditemui di lokasi.
Baca: Pemprov Papua Barat Serahkan Aset Tahanan Militer ke Pangdam Kasuari
Dalam siaran pers, Charles menjelaskan, pemekaran wilayah dapat memperpendek jalur logistik di Tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam. Sehingga pemenuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan murah. Selain itu, pembentukan provinsi baru dapat memperpendek tali komando administrasi.
Dengan begitu, pelayanan masyarakat dapat diakukan dengan cepat, terutama di daerah-daerah terpencil. "Pemekaran ini akan memeratakan hasil pembangunan, yang selama ini praktis hanya dinikmati oleh para penduduk OAP yang berada di perkotaan, yang infrastrukturnya telah terbangun," ucap Charles.
Dia menyampaikan, forum mahasiswa OAP untuk DOB di Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan menyadari sepenuhnya prakarsa Presiden Jokowi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan sempit segelintir elite. Pasalnya, dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya bakal teralokasikan secara merata ke ketiga daerah otonomi baru. "Sehingga praktik korupsi mereka semakin sempit," ungkap Charles.
Baca: Direktur Pertahanan dan Dubes Siber Inggris Bertemu Prabowo dan Andika
Ikuti Whatsapp Channel Republika