REPUBLIKA.CO.ID, OSLO - Indonesia mengajak Norwegia untuk menyuarakan pentingnya keseimbangan pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi dan sosial budaya dalam pembahasan isu HAM, khususnya di pertemuan multilateral dan global. Hal ini menjadi salah satu isu utama dalam Dialog HAM RI – Norwegia ke-16 di Oslo, 20 – 21 Juni 2022.
“Dialog HAM RI - Norwegia merupakan salah satu dialog HAM bilateral yang paling lama dijalin oleh Indonesia, dan terbukti telah menjadi jembatan kedua negara dalam bertukar good practice dalam membahas HAM yang membangun, seimbang dan beritikad baik," ujar Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI yang bertindak sebagai Ketua Delegasi RI, Achsanul Habib dalam rilis KBRI Oslo, Rabu (22/6/2022).
Dubes Todung Mulya Lubis turut menegaskan bahwa Dialog HAM ini juga menjadi elemen penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Merete Brattested Ketua Delegasi Norwegia.
"Ini adalah dialog antar sahabat, kami senang dialog ini berjalan baik dalam memperkaya pandangan dan memahami lebih dalam kebijakan dan perkembangan di masing-masing negara," tegas Marete.
Dalam pertemuan ke-16 ini, kedua negara berbagi pengalaman dan diskusi konstuktif tentang promosi, pemenuhan, dan pelindungan hak perempuan dan kesetaraan gender. Hak penyandang disabilitas, serta dalam isu-isu terkait bisnis dan HAM, peradilan anak, kebebasan beragama dan berekspresi, serta metode investigative interviewing dan pencegahan penyiksaan juga turut dibahas.
Delegasi juga membahas khusus isu penanganan anak yang terlibat jaringan terorisme dan kelompok ekstrimis karena menghadapi tantangan yang sama. Selain perkembangan HAM di masing-masing negara, delegasi juga membahas isu HAM di tingkat multilateral dan global.
Indonesia menekankan pentingnya keseimbangan pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi dan sosial budaya. “Pembahasan HAM multilateral saat ini cenderung fokus pada hak sipil dan politik dibandingkan hak sosial budaya. Ketidakseimbangan ini berbahaya apabila menjadi tolak ukur tingkat demokratis suatu negara, karena tidak melihat secara menyeluruh," jelas Achsanul Habib.
Menggunakan kesempatan tersebut, telah disampaikan permintaan dukungan dan kerja sama dengan Norwegia di forum-forum multilateral, salah satunya terkait rencana pencalonan kembali Indonesia sebagai negara anggota Dewan HAM PBB pada periode 2024-2026. Kedua negara juga menyepakati untuk menjajaki potensi kerja sama lebih lanjut, antara lain rencana pengiriman sejumlah perwira Polri untuk pendidikan lanjutan teknik investigasi di Norwegia, serta pelaksanaan Seminar Freedom of Expressions-Countering Hate Speech.
Pada Dialog HAM RI – Norwegia ke 16, Delegasi RI dipimpin Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI didampingi oleh Duta Besar RI di Oslo, Todung Mulya Lubis. Anggota Delegasi RI terdiri dari Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI, Irjen Pol. Dr. Remigius Sigid Tri Hardjanto serta Kepala Divisi Hubungan Internasional, Irjen Pol. Johni Asadoma; dan Direktur Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan Agung RI, Dr. Erryl Agoes serta perwakilan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Oslo.
Delegasi Norwegia terdiri dari perwakilan-perwakilan dari Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice and Public Security, Kedutaan Norwegia di Jakarta, Norwegian Centre for Human Rights, Confederation of Norwegian Enterprise dan Norwegian Consumer Authority.
Dialog HAM RI - Norwegia yang telah berumur 20 tahun ini akan kembali diselenggarakan kembali pada tahun 2023. Sebagaimana tradisinya, maka Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pada tahun depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika