REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) memastikan terus mendorong kesiapan konversi bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat atau Bank Nagari menjadi bank umum syariah. Sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Nagari 23 Juli 2021 proses konversi ditunda dari November 2021 menjadi Januari 2023.
Direktur Jasa Keuangan Syariah KDEKS Gusti Candra mengatakan secara manajemen persiapan konversi Bank Nagari telah siap. Gusti menjelaskan, dokumen yang berkaitan dengan konversi bank sudah selesai.
"Posisinya sekarang semua dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab bank, karena saya sebagai Direktur KDEKS dan juga Direktur Bank Nagari itu sudah selesai," ujar Gusti saat beraudiensi dengan KNEKS dan media di Padang, Sumatera Barat, Kamis (23/6).
Gusti menjelaskan, sebagai buktinya salinan dokumen juga sudah dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Sumbar. Saat ini kata dia, manajemen sedang menyiapkan pengajuan izin ke pusat.
"Ada tiga kontainer (salinan dokumen), ini urusan manajemen sudah selesai dan kami dalam tahap persiapan untuk segera mengajukan izin ke Jakarta, mudah-mudahan lancar," ujar Gusti yang juga Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari tersebut.
Sementara, terkait masih adanya pihak yang belum satu suara terkait konversi Bank Nagari, Gusti menyebut hal tersebut di luar kewenangan manajemen. Begitu juga terkait masalah regulasi yakni Peraturan Daerah terkait Konversi Bank Nagari.
"Ada hal-hal yang di luar kemampuan manajemen, manajemen kan mengurus sesuai dengan izin OJK. Seperti Perda itu tidak ada urusan Direksi Nagari, itu urusan eksekutif dengan legislatif, mudah-mudahan lancar," ujarnya.
"Kita dalam posisi tidak perlu menunggu Perda, kami kontainer (dokumen)nya sudah disiapkan, jadi intinya sudah siap masuk izinnya, kalau OJK melihat harus ada Perdanya berarti menunggu tapi bukan dari Bank Nagari itu antara Pemprov dan DPRD," ujarnya.
Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Muhammad Sobri yang turut dalam pertemuan optimistis konversi Bank Nagari berjalan lancar. Sebab, penundaan konversi Bank Nagari bukan dikarenakan ketidakseriusan tetapi terkendala teknis karena adanya pandemi Covid-19.
"Optimistis kita awal 2023 konversi Bank Nagari ke syariah terwujud," ujar Sobri.
Pada April lalu, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin juga menyinggung proses konversi Bank Nagari menjadi bank umum syariah dan mendorong segera dilakukan. Wapres optimistis konversi Bank Nagari akan sukses seperti halnya konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Aceh menjadi Bank Aceh Syariah dan BPD di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi Bank NTB Syariah.
Wapres beralasan, pangsa pasar produk ekonomi dan keuangan syariah di Sumatra Barat masih sangat besar. Karena itu, peluang tumbuhnya Bank Nagari jika dikonversi menjadi bank umum syariah juga sangat besar. Apalagi, sesuai karakteristiknya, masyarakat Sumatra Barat dikenal sebagai masyarakatnya religius
"Saya yakin dengan dikonversinya Bank Nagari ini akan tumbuh karena market share produk syariah di Sumbar ini peluangnya masih sangat besar," kata Wapres.
Dia juga meyakini, konversi akan membuat investor global akan melirik Bank Nagari bila resmi berkonversi menjadi bank syariah
"Saya yakin investor global akan melirik Bank Nagari, bila resmi berkonversi menjadi bank syariah, menyusul Bank Aceh dan Bank NTB. Saya yakin dengan dikonversinya Bank Nagari, ini akan tumbuh," kata Wapres.