Jumat 24 Jun 2022 01:45 WIB

Seluruh Komandan Satuan TNI AD Diminta Jaga Penegakan HAM

Indonesia diklaim sudah tiga tahun tidak lagi menjadi sorotan masalah HAM di PBB.

Rep: Flori Sidebang/ Red: Ilham Tirta
Menko Polhukam Mahfud MD.
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Menko Polhukam Mahfud MD.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta kepada para pimpinan satuan dari komandan batalyon, komandan kodim, sampai dengan para pangkotama (panglima komando utama) TNI Angkatan Darat agar terus menjaga penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi, Indonesia sudah tiga tahun terakhir sejak 2020 tidak lagi menjadi sorotan di PBB sebagai negara yang bermasalah soal HAM.

Hal itu Mahfud sampaikan saat memberikan arahan di hadapan sekitar 900 peserta apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD dari seluruh penjuru Indonesia serta penugasan luar negeri. Kegiatan ini digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (23/6/2022).

Baca Juga

“Mari kita jaga dan tegakkan HAM, kita pertahankan penilaian baik ini, kita hindari agar TNI jangan sampai secara terstruktur atau sengaja melakukan kejahatan kemanusiaan. Saudara-saudara semua sudah memiliki Protap-nya, dalam melakukan berbagai tindakan, sehingga bisa dihindarkan terjadinya pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM berat,” kata Mahfud.

Dalam pengarahan yang turut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman ini, Mahfud juga mengapresiasi TNI yang dalam tujuh tahun terakhir, terus menerus menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh publik berdasarkan survei oleh sejumlah lembaga kredibel. “Saya ucapkan selamat sekaligus terima kasih karena berdasarkan survei lembaga kredibel, TNI adalah lembaga yang paling dipercaya publik dibandingkan lembaga-lembaga lain di Indonesia” ujarnya.

Mahfud mengatakan, harus menjadi atensi bersama, khususnya TNI AD agar mampu menyikapi dengan bijak berbagai perkembangan situasi dan kondisi nasional, regional, dan global. Apalagi jika itu bisa berdampak pada stabilitas dan situasi keamanan Indonesia. "Terutama masa persiapan dan pelaksanaan pemilu 2024,“ kata dia.

Mahfud pun berharap agar TNI AD berhati-hati dan antisipatif atas upaya destruktif yang tidak sedikit pengikutnya. “Agar dicermati dan diantisipasi sejak sekarang, potensi gangguan gerakan-gerakan yang memicu keributan pada moment-moment penting, seperti sejumlah agenda politik dan ekonomi yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini," tutur dia.

Mahfud berharap TNI terus menjadi teladan masyarakat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. TNI harus ikut mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling dengan tugas-tugas operasi militer selain perang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement