REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim meminta agar rencana peralihan elpiji subsidi ke kompor listrik oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) jangan sampai membebani masyarakat.

"Nanti tergantung tarif listriknya, kalau masih murah berarti tidak membebani masyarakat," kata Lukman di Solo, Jumat (24/6/2022).

Untuk mahal atau murahnya tarif listrik tersebut, tambah dia, tergantung dari proses pembuatan dan bahan yang digunakan untuk produksi listrik. Menurut dia, yang membuat mahal harga listrik adalah selama ini PLN banyak membeli listrik dari pihak swasta.

"Seperti beli dari Paiton, itu jadi beban bagi PLN," kata Lukman.

Terkait hal itu, ia menilai pemerintah perlu mulai melakukan diversifikasi energi. Salah satunya dengan mengoptimalkan energi matahari.

"Itu kan belum serius digarap, kenapa tidak itu saja yang difokuskan dulu. Kemudian masyarakat bisa menggunakan sumber listrik yang lebih murah. Kalau batu bara kan mahal, apalagi ada permintaan luar biasa dari luar negeri (untuk batu bara)," kata Lukman.

Menurut dia, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan produksi massal untuk panel solar. Dengan demikian biaya bisa lebih murah. "Pemerintah diversifikasi energi terbarukan dulu agar tidak terlalu mahal. Kalau terlalu mahal hanya akan memindahkan risiko," kata Lukman.

Selain itu, lanjut dia, yang harus dipikirkan adalah pemerintah membuat kejelasan tentang kapasitas listrik terpasang. Sebab ketika masyarakat sudah beralih ke kompor listrik, maka ketergantungan terhadap suplai listrik akan makin besar.

"Jadi masyarakat lebih banyak menggunakan energi listrik," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika