REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono mengatakan, pemerintah akan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Namun, pelibatan tersebut juga akan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian di masing-masing bidang.
“Tentu setiap orang termasuk masyarakat di sana punya kesempatan untuk bergabung berkontribusi dalam pekerjaan konstruksi di sana,” Sidik saat dihubungi, Jumat (24/6).
Menurut Sidik, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan IKN saat ini masih diperhitungkan lagi. Sebelumnya, pemerintah berencana untuk mendatangkan sekitar 150-200 ribu pekerja dalam proyek pembangunan IKN.
Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan metode pengerjaan proyek atau konstruksi nantinya. “Angka 200 ribu itu adalah dengan asumsi kebutuhan berdasarkan anggaran. Angka itu masih di-excersice, termasuk berdasarkan metode pengerjaan proyek, metode konstruksi,” kata dia.
Ia juga mengungkapkan, kebutuhan ratusan tenaga kerja tersebut berdasarkan proyeksi pengerjaan proyek hingga 2024 nanti. “Jadi tidak serta merta begitu dimulai langsung 200 ribu. 200 ribu itu juga masih bergantung pada cara pengerjaan perusahaan konstruksi,” kata dia.
Sidik mengatakan, dalam pembangunan tersebut, ada empat infrastruktur dasar yang akan dilakukan pengerjaannya di tahap awal. Yakni, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk memasok kebutuhan air baku di IKN, Persemaian Mentawir, Intake Bendungan Sepaku, dan akses jalan tol.
Saat mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi IKN pada Rabu (22/6/2022), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan, pembangunan tahap awal proyek IKN ini rencananya akan dimulai pada Agustus 2022. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja untuk melakukan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 2023.
Bambang menjelaskan, banyaknya jumlah pekerja yang akan didatangkan ke IKN ini untuk mengejar waktu pelaksanaan agar target pembangunan dapat tercapai. “Jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja di lapangan,” kata Bambang saat memberikan keterangan pers usai rapat internal dengan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/6/2022).
Dengan banyaknya jumlah pekerja dan material pembangunan yang akan didatangkan ini, presiden meminta agar tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup sekitar dan juga interaksi dengan masyarakat setempat. Bambang berharap, masyarakat setempat juga dapat dilibatkan dalam pembangunan ini. Menurutnya, tim transisi sedang menyiapkan pola-pola untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan IKN.