REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Moeldoko pun menyerukan agar kementerian dan lembaga mampu bekerja secara kolaboratif demi menjaga keutuhan wilayah NKRI.
Hal ini disampaikan Moeldoko saat rapat koordinasi di Batam, Kepulauan Riau pada Jumat (24/6) dengan beberapa kementerian/lembaga untuk memperkuat pengamanan wilayah laut Indonesia.
Rapat ini digelar untuk merespons beberapa klaim terhadap wilayah Indonesia oleh sejumlah pihak luar serta ancaman eksternal terhadap kedaulatan wilayah NKRI.
“Kalau sudah berbicara kedaulatan negara, ini pasti akan menyulut emosi yang tinggi. Kita harus mengelola konstelasi ini. Di satu sisi, kita harus mengelola emosi masyarakat Indonesia, di satu sisi kita harus mengelola gangguan-gangguan terhadap kedaulatan Indonesia,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers KSP pada Ahad (26/6/2022).
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh KSP dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenkopolhukam, Bakamla, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kogabwilhan I ini diharapkan bisa memahami rumitnya situasi di perbatasan utamanya di batas-batas wilayah laut terluar Indonesia.
Moeldoko memastikan bahwa KSP sebagai lembaga yang mengawal isu-isu strategis nasional akan bekerja mengelola persoalan batas-batas negara dan kedaulatan Indonesia.
Secara khusus, KSP berkomitmen untuk mendorong integrasi pengamanan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara dalam kerangka implementasi PP 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
“Jadi jangan pernah berpikir kalian bekerja sendirian. Setidaknya ada 18 kementerian/lembaga yang bekerja dalam mengelola batas negara, ini memang tidak mudah. Jadi, KSP akan terus berupaya mencari bottleneck dari situasi yang sulit tersebut,” tambah Moeldoko.
Saat ini, skema pengamanan di wilayah perairan masih belum optimal karena perencanaan pengamanan wilayah perairan dilakukan secara parsial, bersifat sektoral dan terbatas pada tupoksi masing-masing kementerian/lembaga.
Selain itu, pelaksanaan operasi dan patroli bersama yang dikerjasamakan masih bersifat sektoral berbasis isu, dan temporer dengan batas waktu yang berbeda-beda.
Sementara itu, penguatan keamanan laut di perairan Natuna menjadi salah satu dari 41 major project pembangunan dengan alokasi APBN sebesar Rp 12,2 triliun.
Presiden Joko Widodo pun memberikan perhatian yang serius terhadap isu pengamanan wilayah perairan perbatasan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, kawasan terluar, dan pulau terdepan.
