Monday, 7 Rabiul Awwal 1444 / 03 October 2022

Monday, 7 Rabiul Awwal 1444 / 03 October 2022

 

7 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

DPR Klaim RUU KIA tak Bertentangan dengan UU Tenaga Kerja

Ahad 26 Jun 2022 09:21 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menyapa perempuan lanjut usia (lansia) di Panti Sosial Lansia saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis (16/6/2022). Dalam kunjungan kerjanya tersebut Puan Maharani antara lain meninjau kegiatan di Panti Sosial Lansia dan Sekolah Luar Biasa Negeri Karangrejo, serta meresmikan Gedung Kapten Pnb Anumerta Surindro Supjarso di Lanud Iswahjudi.

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menyapa perempuan lanjut usia (lansia) di Panti Sosial Lansia saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis (16/6/2022). Dalam kunjungan kerjanya tersebut Puan Maharani antara lain meninjau kegiatan di Panti Sosial Lansia dan Sekolah Luar Biasa Negeri Karangrejo, serta meresmikan Gedung Kapten Pnb Anumerta Surindro Supjarso di Lanud Iswahjudi.

Foto: ANTARA/Siswowidodo
RUU KIA juga akan mengusulkan cuti bagi seorang ayah selama 40 hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani mengeklaim, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) tak bertentangan dengan undang-undang lain. Terutama dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

 

"DPR bersama pemerintah akan meminta masukan dari seluruh stakeholder terkait. Kita berharap dapat ditemukan solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak," ujar Puan lewat keterangan tertulisnya, Ahad (26/6/2022).

Baca Juga

Usulan cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja perempuan, diamini Puan menimbulkan pro dan kontra di publik. Namun, ia menegaskan, RUU KIA merupakan salah satu upaya untuk menyejahterakan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

"Salah satunya lewat pemenuhan hak dasar orang tua, khususnya ibu. Termasuk hak cuti yang memadai bagi orang tua bekerja," ujar Puan.

Selain cuti melahirkan selama enam bulan bagi ibu, RUU KIA juga rencananya akan mengusulkan cuti bagi seorang ayah atau suami selama 40 hari. Tujuannya, suami atau ayah dapat membantu merawat anaknya yang baru lahir.

"Badan musyawarah DPR sudah menyepakati RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna terdekat," ujar Puan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendukung gagasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Salah satu poin dalam RUU KIA yaitu cuti melahirkan sepanjang enam bulan bagi seorang ibu.  

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Agustina Erni menyatakan kehadiran RUU KIA ini penting dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa mendatang. "Hal menarik di dalam RUU KIA ini adalah terkait pemberian cuti melahirkan selama 6 bulan. Saya pikir, pemberian cuti tersebut sangat mendukung untuk kesejahteraan ibu pasca melahirkan dan tentu saja bagi anak," kata Erni dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id pada Rabu (22/6).

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile