REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah pandemi Covid-19 diprediksi bakal segera berakhir, ancaman global berikutnya muncul berupa inflasi. Diperparah situasinya dengan invasi Rusia terhadap Ukraina, gejolak kenaikan harga komoditas terutama pangan dan energi dirasakan di berbagai belahan dunia.
Tidak terkecuali Indonesia, yang sempat mengalami lonjakan kenaikan harga seperti minyak goreng hingga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik untuk golongan tertentu. Pemerintah sempat mewacanakan pula kenaikan elpiji maupun BBM yang bersubsidi.
Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas pangan lainnya, seperti cabai, bawang merah, hingga telur ayam. Selain faktor cuaca, naiknya harga produksi seperti pupuk dan pakan ayam turut mengerek kenaikan harga di tingkat konsumen, khususnya ibu-ibu rumah tangga.
Pemerintah melakukan berbagai jurus untuk mengatasi kenaikan harga barang-barang. Setelah mengungkap praktik mafia minyak goreng, pemerintah sempat memberlakukan larangan ekspor CPO agar pasokan di dalam negeri dapat terpenuhi.
Pemerintah juga masih berusaha menahan kenaikan harga dengan menggelontorkan subsidi yang angkanya terus membengkak. Hasilnya, meskipun kenaikan harga tidak terbendung, tetapi tidak sampai memicu lonjakan inflasi seperti dirasakan sejumlah negara. Kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi masih terjaga pada tingkat yang cukup tinggi.
Temuan survei Polmatrix Indonesia menunjukkan sebanyak 77,8 persen publik merasa puas terhadap Jokowi, dan 6,7 persen di antaranya sangat puas. Hanya 20,5 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 2,5 persen sangat tidak puas, dan 1,7 persen tidak tahu/tidak jawab.
“Di tengah naiknya harga sejumlah komoditas, publik merasa puas karena melihat kinerja Jokowi dalam menjaga ketersediaan barang dan menekan inflasi,” ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto di Jakarta, Ahad (26/6/2022).
Menurut Dendik, rekam jejak Jokowi sejak menjabat kepala daerah di Solo dan DKI Jakarta terlihat dalam mengendalikan inflasi. Pada saat debat Pilpres 2014, Jokowi menekankan pentingnya Tim Pengendalian Inflasian Daerah (TPID) pada saat memimpin pemerintahan.
Begitu terpilih sebagai presiden, Jokowi menggencarkan pembangunan infrastruktur yang menjadi kendala utama dalam arus logistik. Kini seluruh jaringan tol TransJawa sudah terhubung, dilanjutkan dengan di pulau-pulau lain, serta moda transportasi lainnya.
Demikian pula dengan infrastruktur untuk mendukung sektor pertanian, seperti pembangunan bendungan dan saluran irigasi. “Tidak terbayangkan bagaimana situasi pandemi dan inflasi jika Jokowi tidak menggeber infrastruktur sejak periode pertama memerintah,” tegas Dendik.
Meskipun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi, tetapi publik melihat pemerintah bekerja untuk melayani publik. “Hasilnya kepuasan publik tetap tinggi, meskipun cenderung stagnan atau kemungkinan terkoreksi,” lanjut Dendik.
Oleh karena itu, Dendik mengingatkan pemerintah tetap menjaga agar inflasi tidak terus membayangi. “Rencana Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk menghentikan perang menjadi sangat strategis, dengan kapasitas Indonesia sebagai Presidensi G20,” tandas Dendik.
“Pemerintah juga harus mengefektifkan kinerja lembaga-lembaga terkait pangan, baik lintas sektor kementerian dan non-kementerian maupun BUMN pangan, agar rantai pasok tidak mudah terganggu oleh faktor domestik maupun global,” pungkas Dendik.
Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 16-21 Juni 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar ±2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika