REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiagakan semua sumber daya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Saat mengecek kesiapan pasukan siaga bencana asap dalam apel di halaman Kantor Sekretariat Daerah di Kota Banjarbaru, Senin (27/6/2022), Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor meminta semua elemen dalam masyarakat terlibat aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Gubernur menekankan pentingnya pelibatan semua pihak dalam pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, hingga penegakan aturan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ia mengatakan bahwa kepolisian, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan masyarakat harus menyatukan kekuatan dan bahu membahu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, penyebab kerusakan lingkungan dan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
"Membiarkan hutan kita terbakar sama saja artinya kita membiarkan kerusakan lingkungan," katanya.
Gubernur juga mengemukakan perlunya peningkatankeahlian dan keterampilan anggota pasukan siaga bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dari 15 Juni sampai 15 November 2022 setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan prakiraan bahwa musim kemarau akan bermula Juli dan mencapai puncak pada Agustus 2022.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga sudah menyampaikan surat edaran kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan lahan selama musim kemarau.
Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan Syahruddin, tiga daerah di Kalimantan Selatan sudah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru. "Kami masih masih menunggu daerah lain," katanya.