REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan, lebih baik tidak ada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) apabila malah mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia. "Lebih baik tidak ada pemilu jika itu memberikan konsekuensi pada perpecahan bangsa ini," kata Surya di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (28/6/2022).
Surya memberikan sambutan saat meresmikan kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Aceh di Banda Aceh. Dia menjelaskan, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 telah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sehingga proses itu harus diikuti karena merupakan amanah dari konstitusi.
"Tapi, saya katakan sebagai ketua umum Nasdem, untuk apa buat pemilu kalau bangsa ini harus terpecah?" ucap Surya. Menurut dia, pemilu harus dilaksanakan dengan syarat semua pihak yang terlibat menghormati perhelatan pesta demokrasi tersebut, menjaga keutuhan, serta merawat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
Baca: Pendiri Cyrus Network Pasang Alphard Baru Yakin Anies tak Dapat Tiket Pilpres 2024
"Maka, kita perlu mengambil pelajaran dari pemilu sebelumnya agar kualitas pemilu ke depan ini jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lalui," kata Surya. Harus diakui, kata dia, Pemilu 2019 sudah meninggal kesedihan, kepedihan, dan luka di hati sebagian masyarakat Indonesia, bahkan menimbulkan trauma.
Menurut dia, perpecahan terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat, melainkan hingga di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, Surya mengajak, semua pihak harus memetik pelajaran dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. "Praktik polarisasi, pendiskreditan telah membawa ujaran yang tidak membesarkan hati, bahkan mengadu domba. Ini tidak boleh terulang."
Surya meminta semua pihak dapat memiliki misi dan tanggung jawab serupa, baik partai maupun peserta pemilu legislatif harus mendorong pemilu lebih baik dan berkualitas, bukan merasa hebat atau paling benar sendiri. "Posisi saat ini yang dibutuhkan bangsa, kelompok mana pun itu, buang. Mari bersama membangun Indonesia," ujar Surya.
Baca: Beredar Dokumen Surat Tugas PBNU Tentang Sejarah Pendirian PKB
Ikuti Whatsapp Channel Republika