Selasa 28 Jun 2022 07:50 WIB

Komisi IV DPR Nilai Kementan Remehkan Wabah PMK

Komisi IV DPR menilai PMK bisa diantisipasi jika pengawasan Kementan berlangsung baik

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bilal Ramadhan

Foto: ANTARA/Fransisco Carolio

Dokter dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyiapkan dosis vaksin PMK saat Vaksinasi PMK Hewan Ternak di Desa Jati Kesuma, Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (27/6/2022). Komisi IV DPR menilai PMK bisa diantisipasi jika pengawasan Kementan berlangsung baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR Sudin menyoroti kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang seakan tak serius memberikan perhatian kepada petani dan mengatasi penyakit mulut dan kuku (PMK). Ia menilai, ada kesan bahwa Kementan menganggap remeh penyakit tersebut.

"Karena apa, Kementerian Pertanian menganggap 'haahhh PMK masalah tidak serius lah, yang mati tidak sampai 1 persen' ya kita lihat saja nanti," ujar Sudin dalam rapat dengar pendapat dengan Kementan, Senin (27/6/2022).

Baca Juga

Ia mengatakan, para pejabat di Kementan lebih sibuk bepergian untuk mengurus proyeknya, ketimbang nasib para petani. Padahal menurutnya, PMK dapat diantisipasi sejak awal jika tugas pengawasan oleh kementerian tersebut berjalan baik.

"Berbagai persoalan sektor pertanian seperti wabah PMK, layanan pupuk, kelangkaan cabe, bawang merah menunjukkan lemahnya kinerja pelayanan utama Kementerian Pertanian. Eselon I sudah jelas mengurus proyek-proyek, bukannya mengurus petaninya," ujar Sudin.

"Saya katakan, saya kecewa kalau melihat gerombolan-gerombolan itu ke sana ke sini, kapan kerjanya? Semua masalah pokok tidak muncul karena semua pelayanan wajib tidak hadir di lapangan, pengawasan, dan pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik sehingga PMK mewabah dengan cepat," sambungnya.

Di samping itu, Komisi IV meminta Kementan jujur terkait tiga juta vaksin PMK yang sudah dipesan. Pasalnya, saat ini jumlah vaksin yang tersedia baru mencapai 800 ribu ton. Sementara jumlah vaksin yang telah didistribusikan sebanyak 654.100 dosis.

Sedangkan 2,2 juta sisanya belum dapat diambil karena masih menunggu penetapan anggaran yang saat ini belum selesai. "Ini harus dijelaskan secara mendetil mengingat Kementerian Pertanian dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan pasokan ketersediaan pangan dalam kondisi yang cukup. Jika memang ada kendala dalam pasokan, hal tersebut karena faktor alam atau faktor apa," ujar Sudin.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono bahwa kasus PMK pada hewan ternak telah tersebar di 19 provinsi dan 216 kabupaten/kota se-Indonesia per Jumat (24/6/2022). Ada 1.898 kecamatan dan 7.131 dari 56.950 desa yang terdampak PMK.

"Jumlah ternak yang sakit 240.944 ekor, kemudian yang sembuh 78.626 ekor," ujar Kasdi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika