REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah berencana memberlakukan aturan pembelian minyak goreng (migor) pakai aplikasi peduli lindungi. Begitu juga, dengan pembelian bahan bakar Pertalite harus menggunakan aplikasi.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, tentunya semua keputusan pemerintah pusat wajib dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan itu nanti akan ada evaluasi, seperti halnya aturan yang lain.
"Jadi kita coba dulu sesuai arahan, kalau terjadi kendala, terjadi kemacetan dan lain lain kita lihat bagaimana cara solusinya. Karena vaksin sudah 80 juta lebih, artinya di peduli lindungi itu sudah tercatat mayoritas warga Jawa Barat itu sebenarnya sudah aman, hanya formalitas melalui aplikasi itu," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, di Gedung Merdeka, Selasa (28/6).
Emil mengatakan, lebih dari 80 juta dosis vaksinasi sudah dilaksanakan. Sehingga, kita evaluasi, nanti hasilnya seperti apa.
"Rekan media tahu sendiri lah, semangat saya selalu memudahkan urusan rakyat, dulu zaman susah (migor, red) kan kita bikin aplikasi membeli minyak goreng via RW. Nah ini nanti kita sinkronisasi," katanya.
Tapi intinya, Emil berharap, kebijakan ini bisa menjadi cara untuk menyisir potensi penimbunan di distribusi. "Maksudnya tuh sbenarnya itu ya. Jadi poin saya adalah kita laksanakan dan nanti kita kirim evaluasi secepatnya," katanya.
Begitu juga, kata Emil, dengan adanya kebijakan Pertalite menggunakan aplikasi. Setiap distrupsi, tak bisa dihindari.
"Kuncinya adalah semua warga Jabar saya imbau untuk segera menguasai budaya digital. Ini akan terjadi ke semua produk, kira-kira begitu ya, dari mulai minyak goreng, mulai nanti BBM, ke lain-lain, maka yang belum biasa berlatih lah dari sekarang," paparnya.
Emil mengingatkan, pada masyarakat agar jangan kaget pasti akan ada kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah pusat yang mewajibkan proses ekonominya berbasis digital. "Jadi kembali lagi sama, kita lihat, kita laksanakan dan kita evaluasi," katanya.
Saat ditanya terkait daerah terpencil di Jabar yang masih belum terakses internet dengan baik, Emil mengatakan, selalu ada kompensasi kepada yang akses digitalnya belum hadir.
"Mungkin akan tetap manual untuk memastikan keadilan itu tidak hilang dengan kebijakan ini, semua kebijakan biasanya ada pengecualian," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika