REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Asisten Komisaris Polisi Lui Kam-ho pada Selasa (28/6/2022) mengkonfirmasi kehadiran Presiden China Xi Jinping untuk memperingati 25 tahun kembalinya bekas koloni Inggris itu ke pemerintahan China. Selama di Hong Kong, Xi akan menghadiri sejumlah acara resmi termasuk pelantikan pemimpin baru Hong Kong.
Kunjungan Xi akan menjadi perjalanan pertamanya di luar daratan China sejak pandemi virus Corona berlangsung sekitar 2,5 tahun yang lalu. Kunjungan Xi bertepatan ketika Hong Kong menghadapi lonjakan baru dalam infeksi Covid-19.
Lui mengatakan, serangkaian tindakan keamanan akan dilakukan untuk melindungi Xi, termasuk zona keamanan dan penutupan jalan di sekitar tempat upacara. Penghalang sudah dipasang di lokasi setempat.
“Kami tidak akan menoleransi apapun yang dapat mengganggu dan merusak operasi keamanan. Ketika ada seseorang berperilaku dengan cara mengancam dan merusak ketertiban umum atau membahayakan keselamatan umum, kami akan mengambil tindakan tegas," ujar Lui.
Inggris mengembalikan Hong Kong ke pemerintahan China pada 1 Juli 1997. Peringatan itu sangat simbolis bagi Xi, yang ingin dipandang sebagai pendorong “peremajaan nasional”. Xi mengincar masa jabatan lima tahun ketiga yang diharapkan sebagai kepala pemerintahan China pada musim gugur ini. Peremajaan nasional yang diusung Xi adalah menghapus warisan kolonialisme.
Para kritikus mengatakan, peringatan 25 tahun penyerahan Hong Kong sangat penting bagi China. Beijing menilai Hong Kong telah mencapai stabilitas sejak prores pro-demokrasi terbesar pada 2019. Sejak aksi protes tersebut, China menerapkan undang-undang keamanan nasional, dan reformasi pemilihan untuk memastikan hanya "patriot" yang dapat bekerja di pemerintahan dan badan pembuat undang-undang.
China memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada Juni 2020. Undang-undang tersebut menghukum tindakan subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing dengan hukuman penjara seumur hidup. Beijing mengatakan, undang-undang itu diperlukan untuk memulihkan stabilitas setelah protes anti-pemerintah pada 2019.
John Lee akan menjadi pemimpin baru Hong Kong pada 1 Juli, menggantikan Carrie Lam. Lee telah berjanji untuk mempertahankan cengkeraman Hong Kong di bawah undang-undang keamanan, sejalan dengan kepentingan kedaulatan China. Hong Kong diserahkan ke Cina pada 1 Juli 1997, setelah 156 tahun di bawah pemerintahan kolonial Inggris.
Pada Mei lalu, Komite pemilihan Hong Kong memberikan suara untuk calon tunggal, Lee. Komite tersebut terdiri dari hampir 1.500 anggota yang sebagian besar pro-Beijing.
Para anggota komite memberikan suara dalam pemungutan suara rahasia yang akan berlangsung 2,5 jam. Lee membutuhkan lebih dari 750 suara untuk memenangkan pemilihan. Hingga pukul 11.00 waktu setempat, lebih dari 96 persen anggota Panitia Pemilihan telah memberikan suaranya.
Sebagai satu-satunya kandidat, Lee menang dengan mudah. Terutama karena dia mendapat dukungan Beijing. Pemilihan itu mengikuti perubahan besar pada undang-undang pemilihan Hong Kong tahun lalu, untuk memastikan bahwa hanya "patriot" yang setia kepada Beijing yang dapat memegang jabatan. Badan legislatif juga dirombak untuk menghilangkan suara-suara oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika