REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) menilai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan cara untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Hal tersebut dikemukakan JK ketika disinggung tentang rencana pembentukan DOB di Papua saat melantik pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua, Rabu (29/6/2022).
"Papua ini sangat luas sekali. Dengan infrastruktur yang sulit ini pemerintah harus lebih dekat dengan rakyatnya," kata JK dikutip dari siaran persnya, Rabu (29/6/2022).
JK melanjutkan, selain untuk mendekatkan dengan rakyat, DOB juga menjadi cara untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakatnya. "Jadi memang untuk mempercepat layanan ke masyarakat," kata Ketua Umum PMI tersebut.
Seperti diketahui, Komisi II dan pemerintah telah menyepakati tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua untuk dibawa ke tingkat pengambilan keputusan II atau rapat paripurna. Pengesahan tiga RUU DOB Papua disepakati bersama dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR dan DPD, Selasa, (28/6/2022).
Adapun masing-masing RUU ini adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam rapat tersebut, hanya ada dua hal yang dipersoalkan. Yakni penentuan ibu kota Papua Tengah antara Nabire dan Timika. Dua daerah lainnya, Papua Pegunungan diproyeksikan dengan ibu kota Wamena dan Papua Selatan dengan ibu kota Merauke. Masalah kedua adalah penentuan Kabupaten Pegunungan Bintang apakah masuk ke Provinsi Papua Pegunungan atau tetap di Provinsi Papua.
Dalam penandatanganan pengesahan RUU DOB Papua, pemerintah diwakili Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika